Gandeng Kadin dan Pemprov, Bank Indonesia Perwakilan Sumbar Dorong Ekonomi Sehat dan Berkelanjutan dengan Skema Resi Gudang

FGD ini dihadiri oleh sejumlah narasumber penting, termasuk Buchari Bachter Ketua Umum Kadin Sumbar, Komite Tetap Perundingan Bilateral Kadin Indonesia Hendra Hartono, Kasan Pj Kepala BAPPEBTI, Audy Joinaldy Wakil Gubernur Sumbar, Heryono Hadi Prasetyo, Kepala Biro Pembinaan & Pengembangan SRG dan PLK BAPPEBTI, Direktur Pengembangan Bisnis & Operasional PT KBI Saidu Solihin, Direktur Utama PT KPBI Yose Skundarisa, dan Koordinator Kebijakan Sarana Perekonomian Sekprov Jawa Timur.

Para pemangku kepentingan ini berkolaborasi untuk menemukan solusi terbaik bagi masalah yang dihadapi sektor pertanian dan peternakan di Sumatera Barat.

"Dengan adanya FGD ini, kami berharap dapat merumuskan langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan yang ada," tambah Mahyeldi.

Baca juga: BI Dorong UMKM di Sumbar Terus Bergerak untuk Jadi Penopang di Tengah Gonjang Ganjing Perekonomian Global

Mahyeldi juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan pelaku industri untuk menciptakan ekosistem resi gudang yang efektif dan berkelanjutan. Melalui upaya ini, diharapkan petani dan peternak di Sumatera Barat dapat menikmati hasil yang lebih stabil dan menguntungkan dari kerja keras mereka.

Selanjutnya, Kadin Sumatera Barat mengidentifikasi sejumlah gudang milik pemerintah yang bisa dioptimalkan untuk implementasi skema resi gudang. Ketua Umum Kadin Sumbar, Buchari Bachter, menyampaikan sebagaimana yang dikatakan Gubernur, saat ini di Sumbar ada lima gudang yang bisa dioptimalkan, harapannya agar tidak hanya lima gudang milik pemerintah yang dioptimalkan, tetapi juga gudang-gudang milik pengusaha Kadin yang bisa disinergikan.

"Kami melihat potensi besar dalam memanfaatkan gudang-gudang milik pengusaha Kadin di Kota Padang dan Kota Solok. Dengan sinergi ini, kita dapat meningkatkan efisiensi dan kapasitas penyimpanan komoditas sesuai dengan 25 jenis yang diakui BAPPEBTI, seperti cokelat, kopi, dan ayam olahan. Jika ada produk unggulan lainnya, kami berharap bisa mendapat kebijakan khusus," ujar Buchari.

Setiap gudang memiliki kapasitas penyimpanan yang bervariasi, tergantung pada komoditas yang disimpan dan standar yang ditetapkan oleh BAPPEBTI, termasuk kebersihan, ventilasi, dan kapasitas maksimum. "Kami akan mengoptimalkan penggunaan gudang sesuai dengan standar BAPPEBTI, memastikan semuanya higienis dan sesuai dengan persyaratan yang ada," tambah Buchari.

FGD ini juga bertujuan untuk mengumpulkan data mengenai kapasitas gudang dan jumlah komoditas yang bisa ditempatkan di sana. "Harapannya, dari FGD ini kita bisa mendapatkan data yang akurat mengenai gudang yang tersedia dan mencocokkannya dengan jumlah komoditas yang perlu disimpan," jelasnya.

Sebagai mitra pemerintah, Kadin Sumbar berkomitmen untuk berkolaborasi demi keberhasilan implementasi skema resi gudang. "Kami siap mendukung dan bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan skema ini berjalan dengan baik," tegas Buchari.

Komite Tetap Perundingan Bilateral Kadin Indonesia, Hendra Hartono juga menegaskan pentingnya implementasi resi gudang yang telah diundangkan sejak tahun 2006 dengan Undang-Undang Nomor 9. "Kami perhatikan implementasi di setiap daerah di Indonesia mengalami naik turun. Hari ini kami memastikan bahwa resi gudang harus dapat dilaksanakan dengan baik sesuai konsep awal," ujar Hendra.

Penulis: Imel
Editor: BiNews