Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Solok
Fraksi-Fraksi Sampaikan Pandangan Umum Terhadap Nota Pengantar Bupati

KABUPATEN SOLOK, binews.id -- Dalam sebuah pertemuan yang sarat akan dialog dan evaluasi, Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Solok berlangsung pada Kamis (6/6/2024).
Agenda utama rapat ini adalah penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Pengantar Bupati Solok terkait Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023. Bertempat di Ruang Rapat Paripurna, acara ini dihadiri oleh Asisten I Drs. Syahrial, MM, yang mewakili Bupati Solok, serta pimpinan dan anggota DPRD, unsur Forkopimda, staf ahli, dan para tamu undangan.
Fraksi Gerindra memberikan apresiasi atas ketepatan waktu dalam penyerahan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD serta prestasi Kabupaten Solok yang berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tujuh tahun berturut-turut. Mereka mendukung dilanjutkannya pembahasan Ranperda dengan catatan penting untuk meninjau capaian infrastruktur jalan, target PAD Dinas Pariwisata, dan penyelesaian aset pemerintah daerah. Khususnya, perhatian serius diharapkan untuk jalan dan jembatan yang rusak akibat bencana di tahun 2023.
Fraksi Nasdem juga menyampaikan apresiasi atas pencapaian WTP yang konsisten. Mereka setuju melanjutkan pembahasan dengan beberapa catatan, termasuk penjelasan detail tentang realisasi APBD sebesar Rp.1,24 triliun dari anggaran Rp.1,34 triliun (92,60%). Fraksi ini berharap pemerintah bertindak cepat dalam penanganan pasca bencana yang menghambat aktivitas masyarakat dan menyoroti kebutuhan untuk meningkatkan kondisi infrastruktur fisik yang masih kurang baik.
Baca juga: Wakil Wali Kota Padang Sampaikan Nota Pengantar Ranperda APBD Tahun 2026
Fraksi PKS memuji deretan prestasi Kabupaten Solok, terutama keberhasilan meraih Opini WTP untuk ketujuh kalinya. Mereka berharap prestasi ini terus berlanjut dan meningkat. PKS juga meminta penjelasan mengenai capaian PAD dan mengapresiasi pertumbuhan sektor pariwisata. Mereka menekankan perlunya klarifikasi mengenai aset daerah yang masih dikelola pihak yang tidak berhak.
Fraksi Golkar menekankan pentingnya optimalisasi potensi untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Solok. Mereka juga memberikan apresiasi atas prestasi WTP dan menyoroti banyaknya pembangunan yang memerlukan perhatian. Fraksi ini mengajukan pertanyaan mengenai pengelolaan aset Pemda yang tidak produktif dan menekankan perlunya program-program yang belum terakomodir dengan baik serta perbaikan infrastruktur jembatan.
Fraksi PAN menekankan perlunya pemerintah daerah untuk mengoptimalkan semua potensi demi kesejahteraan masyarakat. Mereka juga menyampaikan apresiasi atas pencapaian Opini WTP tujuh kali berturut-turut. Fraksi ini menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang memadai dan pengelolaan program kegiatan yang efektif.
Dengan berbagai pandangan dari fraksi-fraksi, rapat paripurna ini menunjukkan komitmen bersama untuk membahas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 secara menyeluruh dan mendetail demi kemajuan dan kesejahteraan Kabupaten Solok. (bi/Mak Itam)
Baca juga: Wawako Sawahlunto Sampaikan Nota Pengantar Dua Ranperda Strategis di Paripurna DPRD
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- DPRD Kabupaten Solok Gelar Rapat Paripurna Pembahasan KUA-PPAS 2026
- Bupati Solok Hadiri Rapat Paripurna DPRD Penetapan RPJMD 2025--2029
- Wakil Bupati Solok Serahkan LHP BPK atas Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2024
- Bupati Jon Firman Pandu Resmikan Gedung DPRD Kabupaten Solok
- Wakil Bupati Solok Jon Firman Pandu Kunjungi Nagari Koto Sani, Serap Aspirasi Masyarakat