Raker Komisi VI DPR RI dengan Kementerian BUMN: Hj. Nevi Zuairina Sampaikan Evaluasi Pengelolaan Lembaga

JAKARTA, binews.id -- Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VI DPR RI dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berlangsung pada Rabu, 11 September 2024, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hj. Nevi Zuairina, memberikan sejumlah evaluasi tajam mengenai pengelolaan BUMN. Rapat ini membahas berbagai persoalan strategis terkait BUMN, dengan fokus utama pada transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pengelolaan program BUMN yang dinilai masih memiliki banyak kekurangan.

Nevi menyoroti permasalahan terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) yang setiap tahun terus dikucurkan kepada BUMN, namun tidak diiringi dengan peningkatan yang signifikan dalam hal tata kelola dan kinerja perusahaan-perusahaan tersebut. Ia menegaskan bahwa meski aliran dana dari PMN mencapai Rp 30 hingga Rp 60 triliun per tahun, berbagai skandal keuangan dan kasus fraud di tubuh BUMN masih sering terjadi.

Catatan Kerugian Akibat Fraud di BUMN

Dalam pemaparannya, Nevi menyebutkan kasus-kasus besar yang melibatkan sejumlah BUMN, seperti Jiwasraya, Asabri, Garuda Indonesia, Krakatau Steel, Antam, Waskita, dan PT Kereta Api Indonesia (PT KAI), yang mengakibatkan kerugian negara dalam jumlah sangat besar. Ia mengungkapkan bahwa sepanjang periode 2020 hingga 2023, total kerugian negara akibat praktik fraud di BUMN mencapai Rp 105,8 triliun.

Baca juga: Hj. Nevi Zuairina Dorong BUMN Energi Percepat Pengembangan Baterai EV dan Optimalisasi Limbah

"Angka kerugian negara yang mencapai Rp 105,8 triliun adalah angka yang sangat fantastis dan mencerminkan adanya kelemahan mendasar dalam tata kelola BUMN. Ini menunjukkan bahwa perbaikan sistemik dan mendalam sangat diperlukan," ungkap Nevi dengan tegas.

Ia juga menyebut bahwa kasus-kasus fraud yang terjadi di BUMN sering kali hanya terungkap setelah masalah tersebut mencuat ke publik melalui media, sehingga penanganan cenderung reaktif. Nevi menekankan pentingnya langkah preventif yang lebih kuat dari Kementerian BUMN agar skandal-skandal semacam ini tidak terulang di masa mendatang.

Tuntutan Transparansi dan Akuntabilitas yang Lebih Kuat

Nevi Zuairina juga mempertanyakan langkah-langkah konkret yang akan diambil Kementerian BUMN untuk memulihkan dan memastikan kinerja BUMN agar lebih sehat, mandiri, serta akuntabel. Ia menegaskan pentingnya Kementerian BUMN untuk lebih serius dalam menjalankan program-program strategis yang dapat memastikan perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola BUMN.

Baca juga: Nevi Zuairina minta Pengawasan BBM Subsidi Ditingkatkan dan Pelanggar Harus Diberi Efek Jera

"Transparansi dalam pengelolaan BUMN harus menjadi prioritas utama. Bukan hanya soal menyelamatkan perusahaan yang bermasalah, tetapi juga memastikan bahwa kerugian negara bisa diminimalisir di masa depan," lanjutnya.

Penulis: Imel
Editor: BiNews