KPU Pasbar Bincang tentang Pilkada dengan DPRD dan KI Sumbar

"Proses lanjutannya apa lagi, dan KPU memverifikasi KTP pengganti itu bagaimana?,"ujar HM Nurnas

Al Haris menyebutkan Pasbar hanya ada satu bakal Paslon perseorangan dan tahapannya verifikasi administrasi KTP dukungan pengganti dari Bakal Paslon Agus Susanto dan Rommy.

"Habis verifikasi adminitrasi kita melakukan verifikasi faktual pada 8-16 Agustus 2020, dengan mengumpulkan pendukung pengganti oleh LO Bakal Paslon,"ujar Al Haris

Baca juga: Kadis Kominfo Padang Panjang Dinobatkan Sebagai Tokoh Keterbukaan Informasi Publik

Dan soal Biaya Pilkada Pasbar Rp 25 miliar. dampak pandemi KPU Pasbar melakukan optimalisasi.

"Ada beberapa program yang delete karena terkait pengumpulan orang ramai yang tidak sinergis dengan upaya memutus mata rantai covid-19,"ujarnya.

Al Haris menyebut dana optimalisi dialihkan untuk penambahan TPS sesuai ketentuan KPU RI.

"Kalau soal APD KPU Pasbar mendapatkan anggaran dari KPU Pusat.

APD ini wajib karena pelaksanaan tahapan saat pandemi ini KPU semua tingkatan harus menerapkan protokol kesehatan.

Komisioner KPU Pasbar Misdarlyah mengatakan soal target partisipasi 77,5 persen nasional, pihaknya siap memenuhi target walau anggaran sosialisasi sebesar Rp 1 miliar dibanned.

"Ada upaya lain dengan metode daring dan mendekati tokoh masyarakat di nagari-nagari dan mendatangi nagari sulit sinyal,"ujar Misdsrlyah. (rilis:*/mel)

Penulis: Imel
Editor: BiNews