AMAN Mentawai Bahas Usulan Kegiatan Pemberdayaan Uma

Mentawai, binews.id - Aliansi Masyarakat Adat Nasional (AMAN) Mentawai menggelar Diskusi bersama Pemerintah dan Rimata Uma terkait usulan kegiatan pemberdayaan Uma. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan Ekonomi di wilayah kesatuan Masyarakat hukum adat di kepulauan Mentawai.

Maka melalui Peraturan Bupati Mentawai nomor 11 Tahun 2019 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 11 Tahun 2017 tentang pengkuan dan perlindungan Uma sebagai kesatuan Masyarakat hukum adat di kabupaten Kepulauan Mentawai.

Menurut data Aman saat ini dari 43 Desa di 10 kecamatan kabupaten kepulauan Mentawai ada 4 Uma yang telah diakui antara lain, Wilayah Uma Goisooinan dengan luas, 3.733,67 hektar, Uma Rokot, Desa Matobe 941,82 hektar, Uma Matobe, Desa Matobe 1.016,87 hektar dan Uma Saureunu, Desa Sareunu 7.846,76 hektar. Kesemua Uma tersebut meliputi Wilayah di kepulauan Sipora 1 dari 4 Pulau besar di kabupaten kepulauan Mentawai.

"Pemerintah daerah wajib melakukan pemberdayaan terhadap Uma yang telah ditetapkan. Uma ditetapkan sebagai kesatuan Masyarakat adat dan bagi mereka yang memiliki wilayah adat. Selanjutnya, bagaimana wilayah adat itu dapat memberikan kesejahteraan terhadap Masyarakat," ungkap Ketua Aman Mentawai, Rapot saat jeda pada acara Focus Group Discusion (FGD) Usulan Kegiatan Pemberdayaan Uma di Aula Hotel Jelita, Tuapejat, kecamatan Sipora utara, Kabupaten kepulauan Mentawai. Jumat, (17/01/2020).

Baca juga: Nagari III Koto Aur Malintang Divisitasi KI Pusat, Plt. Bupati Rahmang Optimis Terbaik Nasional

Ia menjelaskan, sehingga dengan adanya pemberdayaan dari Pemerintah maka Masyarakat diwilayah Uma memiliki kekuatan dalam mengelola wilayah tersebut.

Meski demikian Rapot mengatakan perlunya melihat beberapa sisi diantaranya, tentang Potensi Alam dengan kelemahan yang ada Wilayah adat setempat. Artinya disisi mana kelemahan Wilayah Uma itu. Sehingga peluang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan APB Desa yang memberikan manfaat guna memberdayakan potensi itu.

"Sudah ada sebagian Desa yang telah membuat Rencana Kerja Pemerinta Desa (RKPDes)nya, karena Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)nya telah dibuat mengacu kepada visi dan misi Desa pada pembangunan yang terdapat pemberdayaan Masyarakat," katanya.

Rapot menerangkan peluang-peluang ini menjadi bekesenambungan antara Lembaga Masyarakat dan Perangkat desa. Dengan tujuan, supaya adanya rasa saling memahami antara kedua belah pihak.

Baca juga: TP-JPS Rilis Hasil Potensi Pemenang Pilkada Sumatra Barat

Jadi ketika nanti disaat Musrenbangdes, Masyarakat telah dapat memahami dengan beberapa usulan yang bakal dijadikan sebagai suatu kesepakatan bersama. Jadi ini sifatnya masih usulan finalnya nanti di Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan, paparnya.

Penulis: Imel
Editor: BiNews