Hanya Berbatas Pagar, KPU Tidak Hadiri Undangan Bawaslu, Genius : Kok Lembaga KPU Begini?

PADANG, binews.id — Genius Umar tidak habis pikir hanya berbatas pagar KPU tidak hadir dipanggil oleh Bawaslu Sumbar.
"Kami sebagai pelapor hadir seusai undangan oleh Bawaslu, tapi lama menunggu terlapor, KPU tidak hadir, sehingga pertemuan yang sifatnya tertutup untuk penyelesaian sengketa lewat mediasi harus diskors oleh Bawaslu, duh KPU katanya lembaga profesional yang dibiayai oleh uang rakyat, nggak bisa hadir, padahal KPU dan Bawaslu itu berbatas pagar aja, KPU ku kok begini?,"ujar Genius usai sidang di Bawaslu dipending, Jumat 7/8.
Genius hadir langsung karana menghormati lembaga Bawaslu, jadi sebagai Cawagub dari Jalur perseorangan untuk Pilkada Sumbar 2020.
Pelaporoan ke Bawaslu dilakukan setelah verifikasi faktual KPU mendepak Paslon independen ini karena banyak KTP dukungan tidak memenuhi syarat.
Baca juga: Bawaslu Dharmasraya Gelar Rapat Evaluasi dan Revisi Program Pengawasan Pemilu 2024/2025
Paslon Independen Fakhrizal-Genius Umar ini tidak menerima digagalkan ratusan ribu KTP saat diverifikasi faktual dan diminta mengganti lebih dari 300 ribu lebih KTP.
"Saat itu kami tidak menyerahkan KTP pengganti diminta KPU, karena kami tidak percaya dengan verifikasi itu. Bahkan saya sempat sebut 1 juta KTP pun diserahkan Paslon Independen pertama di sejarah Pilkada Sumbar ini pasti gagal juga kok,"ujar Genius Umar.
Fakhrizal-Genius Umar akhirnya memilih menggugat putusan KPU itu ke Bawaslu termasuk Kamis kemarin Pason independen ini pun mengadukan KPU ke DKPP RI.
"Kami memilih cara elegan untuk menyelesaikan sengketa pemilihan ini. Kemarin saya antar langsung pengaduan dugaan tidak profesional dan dugaan melanggar kode etik KPU Sumbar ke DKPP RI,"ujar Genius Umar.
Genius Umar berharap pada sidnag berikutnya di Bawaslu, KPU bisa hadir supaya persoalan sengketa ini bisa diputuskan oleh Bawaslu.
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- Nevi Zuairina Kembali Serah Terima Bantuan Tanggung Jawab Sosial di Pasaman, Pasaman Barat dan Lima Puluh Kota
- DPRD Sumbar Gelar Paripurna dengan Agenda Penyampaian Tanggapan Gubernur Soal Ranperda Kehutanan Sosial
- Paripurna DPRD Sumbar Jawaban Terhadap 3 Ranperda, Suwipen Sebut Begini!
- Ini Tanggapan Gubernur Soal Pandangan Fraksi-fraksi Tentang APBD 2022
- Fraksi Gerindra Sumbar Pertanyakan Sejumlah Hal Kepada Gubernur, Covid-19 Hingga Temuan BPK RI