Ketua DPRD Padang Minta Wali Kota Bertindak Tegas atas Kasus Dugaan Perselingkuhan Oknum Camat

PADANG, binews.id -- Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, angkat suara terkait kasus dugaan perselingkuhan yang menyeret salah satu pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Padang, yakni Camat Padang Selatan berinisial AMP.

Muharlion menegaskan bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran berat yang tidak bisa ditoleransi. "Ini sudah pelanggaran berat," tegas Muharlion kepada awak media Minggu (27/4/2025).

Sehubungan dengan itu, Muharlion meminta Wali Kota Padang, Fadly Amran, untuk mengambil tindakan tegas terhadap yang bersangkutan. "Pak Wali Kota Fadly Amran harus mengambil tindakan tegas. Tegakkan aturan perundang-undangan dengan tegas," katanya.

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, penegakan aturan yang tegas sangat penting untuk menciptakan efek jera, baik bagi pejabat maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Padang. "Kalau aturan ditegakkan, akan menjadi pelajaran bagi semua pejabat dan ASN agar tidak main-main dengan amanah jabatan yang diberikan," ujarnya.

Lebih lanjut, Muharlion juga menyoroti pentingnya menelusuri rekam jejak pribadi dan keluarga ASN sebelum mereka diangkat ke jabatan strategis. Menurutnya, kondisi keharmonisan keluarga seorang pejabat bisa menjadi salah satu indikator stabilitas psikologis yang berdampak pada kinerja mereka.

"Harmonis apa tidak keluarganya, itu penting. Istrinya juga harus diwawancarai, nanti secara psikologis akan ketahuan apakah rumah tangganya harmonis atau tidak. Psikolog pasti tahu caranya," bebernya.

Muharlion menambahkan, hal ini menjadi relevan terutama saat ini, ketika Pemko Padang sedang melakukan asesmen untuk pengisian jabatan strategis di lingkungan pemerintah kota.

"Asesmen ini adalah kesempatan bagi Pemko Padang memilih pejabat yang terbaik, tidak hanya unggul dalam aspek birokrasi, tetapi juga memiliki stabilitas psikologi yang baik dan hubungan keluarga yang harmonis," tutupnya.

Kasus ini pun kini menjadi sorotan publik, yang menanti langkah konkret dari Pemerintah Kota Padang dalam menjaga marwah ASN dan pejabat publik. (bi/rel/mel)

Penulis: Imel
Editor: Imel