Bawaslu Sumbar Gelar Rapat Koordinasi Kehumasan Guna Pengawasan Pilkada Serentak

"Masyarakat harus tau berapa banyak pelanggaran, baik sekaitan dengan protokoler kesehatan, maupun tindak pidana pemilu, maka humas harus mampu mencari informasi dengan mengolahnya dan menyampaikannya pada masyarakat," tambah Fritz lagi.

Hal senada juga disampaikan ketua KI Sumatera Barat Noval Wiska, dimana pilkada menggunakan anggaran negara, perlu adanya transparansi dan keterbukaan pada publik, sehingga apapun kegiatan harus diekspos.

"Pilkada memakai uang negara, maka lembaga mana saja, termasuk Bawaslu wajib untuk memberikan laporannya pada publik, sehingga proses transparansi bisa berjalan dengan baik," tegas Noval.

Baca juga: Bawaslu : 12 TPS di Sumbar Berpotensi Lakukan Pemungutan Suara Ulang

Acara rapat kordinasi Bawaslu tersebut juga dihadiri anggota Bawaslu Sumbar Elly Yanti, Nur Haida Yetti, serta Kabag,kasubag dan pegawai, khusunya kehumasan. (rel/dw)

Penulis: Imel
Editor: BiNews