Nurnas : Banyak Sengketa Informasi Publik, Itu Tanda KI-nya Bodoh!!!

PADANG, binews.id --- Anggota Komisi I DPRD Sumbar, HM Nurnas, angkat bicara tentang pembahasan Komisi Informasi dan KPID Sumbar. Pasalnya, setiap membahas tentang kedua lembaga ini selalu saja timbul kesalah pahaman.

"Soal Komisi Informasi dan KPID itu tidak ada kepentingan Nurnas dan Komisi I tapi tok untuk Sumbar provinsi informatif dan menggerakan partisipasi masyarakat Sumbar terhadap Keterbukaan Informasi Publik,"ujar Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar HM Nurnas pas rapat kerja pembahasan RAPBD 2021 di Istana Bung Hatta Bukittinggi, Sabtu 14 November 2020.

HM Nurnas menekan itu karena ada kecendrungan di setiap tahun pembahasan anggaran dua lembaga bentukan UU di Sumbar ini muncul kesalahpahaman persepsi baik di OPD maupun di TAPD.

"Selalu heboh dan ribut kalau anggaran dua lembaga itu dibahas. Padahal mestinya sudah jelas kebutuhan anggaran setiap tahun dari dua lembaga itu, KI itu sudah delapan tahun terbentuknya di Sumbar,"ujar Nurnas.

Baca juga: Dalam 3 Bulan KI Sumbar Telah Menyidangkan 8 Permohonan Sengketa Informasi Publik

Seperti kata Nurnas dalam sesi penggalian pembahasan RAPBD 2020 itu, ada yang beralasan soal tugas KI menyelesaikan sengketa informasi publik.

"Itu keliru, adanya Komisi Informasi Sumbar itu, harus memastikan keterbukaan informasi publik diurus oleh PPID berjalan sesuai UU KIP, Perki 1 tahun 2010 dan Permendagri 3 tahun 2017,"uar HM Nurnas.

Jika itu targetnya, pemerintah provinsi Sumbar memfasilitasi KI perintah UU 14 tahun 2008 yakni fasilitasi anggaran dan administrasi, Nurnas pun heran.

"Jangan artikan KI tugasnya satu saja yaitu penyelesaian sengketa informasi publik. Harusnya, ada KI dengan tugas supervisi dan mendampingi badan publik kuatkan pengelolaan informasi publik, di Sumbar tidak ada sengketa harusnya,"ujar Nurnas.

Baca juga: Sorot Perlintasan Sebidang Rel Kereta di Kasang, HM Nurnas: Saya Mengalami Sendiri, Makin Parah

Tapi kalau banyak sengketa informasi publik setelah Komisi Informasi dianggarkan APBD, HM Nurnas sebut itu Komisi Informasinya bodoh.

Penulis: Imel
Editor: BiNews