Hasil Rapid Test Anggota KPPS Reaktif, Adrian : Umumkan Hasil Rekam Medis Langgar UU 14 Tahun 2008

PADANG, binews.id — Banyak KPPS Pilkada Sumbar hasil test rapidnya reaktif, bahkan mungkin ada yang positif setelah dilakukan test swab.

Banyak pihak medesak KPU umumkan petugas KPPS reaktif atau positif itu, Tapi Wakil Ketua Komisi Informasi Sumbar Adrian Tuswandi menyatakan informasi rekam medis adalah informssi dikecualikan.

"Itu masuk kategori informasi dikecualikan, KPU umumkan by name by address melanggar UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik,"ujar Adrian lewat statment press Jumat 4/12 kepada media di Padang.

Tapi lain soal kalau petugas KPPS yang reaktif atau positif itu memberikan izin atau yang bersangkutan menyampaikan ke publik bahwa dia postif atau reaktif.

Baca juga: KPU Dharmasraya Gelar Evaluasi Pemilu 2024, Tantangan Partisipasi Pemilih Jadi Sorotan

"Kalau yang berangkutan beritikad untuk sampaikan ke publik, maka informasi dikecualikannya otomatis lepas,"ujar Adrian biasa disapa Toaik di kalangan jurnalis di Sumbar.

Terus bagaimana KPU mesti menyikapinya, menurut Adrian solusinya adalah jika reaktif test swab jika positif maka KPPS yang terpapar covid-19 di ganti segera.

"Menunggu positif negatif menurut protokol kesehatan harus isolasi 14 hari atau dua kalin konversi swabnya negatif. Jika ini dilaksanakan tak keburu dengan hari pencoblosan yang lima hari lagi,"ujar Toaik.

Selain itu masifnya KPPS reaktif atau positif covid-19, KPU harus meluruskan ini berkaitan dengan partisipasi pemilih.

Baca juga: Bawaslu Dharmasraya Gelar Rapat Evaluasi dan Revisi Program Pengawasan Pemilu 2024/2025

"KPU harus bekerja keras dan cepat serta masif untuk membuat peta TPS aman covid dan itu harus vira ke masyarkat Sumbar agar was-was pemilih tidak menjadi akut yang berdampak pemilih enggan ke TPS pada hari H pencoblosan,"ujar Adrian.

Penulis: Imel
Editor: BiNews