Mendagri Sebut 17 Persen Warga Tak Salurkan Hak Pilih Pada Pilkada Karena Takut Terpapar Covid-19

PADANG, binews.id -- Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi, Muhammad Tito Karnavian, menyebutkan ada 17 persen warga yang tak menyalurkan hak pilihnya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 karena takut terpapar Covid-19.

Hal itu dikatakannya saat Video Conference (Vidcon) terkait Refleksi dan Proyeksi Pilkada 2020 Senin (14/12/2020).

Hadir juga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM (Menko Polhukam) Dr. Mohammad Mahfud, Ketua KPU RI, Arief Budiman, Ketua Bawaslu RI, Abhan, Gubernur Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, dan diikuti secara daring oleh seluruh Kepala Daerah se-Indonesia.

Tito Karnavian menjelaskan, bahwa ada 309 daerah dan sembilan gubernur yang ikut melaksanakan Pilkada Serentak 2020. Mulai dari awal pemerintah sudah merencanakan yang artinya KPU sudah mempersiapkan nya dari September 2019. Karena memang amanat undang-undang harus dilaksanakan pada September 2020.

Baca juga: Pemprov Sumbar Siapkan Bus bagi Bupati/Wali Kota Beserta Wakil Menuju Bandara Yogya Usai Retret di Magelang

Karena terjadinya pandemi Covid-19 pada bulan Maret, KPU melakukan penundaan. Kemudian melakukan rapat bersama DPR, KPU, Banwaslu, dan pemerintah, sehingga menyepakati dilaksanakan pada 9 Desember 2020 dan Juni dilakukan tahapan lanjutan.

"Penghalang terberat kita adalah Covid-19 dan target kita adalah aman dari konvensional, baik kekerasan, konflik, kemudian aman dari pelanggaran pelanggaran dalam aturan Pilkada," kata Mendagri.

Pilkada dilaksanakan yang paling penting adalah aman dari Covid-19 dengan potensi pemilih 100 juta orang lebih dan kita juga menargetkan partisipasi pemilih relatif cukup baik, dan KPU memberikan target 77,55 persen.

"Kalau kita melihat dari tahapan tahapannya, dari Juni tidak ada masalah yang begitu berarti, titik titik rawan itu ada pada saat verifikasi faktual calon perorangan," ucapnya.

Baca juga: Wakil bupati Kabupaten Dharmasraya Leli Arni Hadiri Hari Lahir Nahdlatul Ulama Ke-102

Itu, katanya, tidak terjadi gangguan yang signifikan baik mengenai Covid-19 maupun gangguan konvensional. Kemudian pada saat verifikasi pemutakhiran data pemilih 100 juta lebih, dan kegiatan kegiatan yang tidak terekam oleh media itu juga terlaksanakan dengan cukup baik.

Penulis: Imel
Editor: BiNews