Ombudsman : Dugaan Penyelewengan Anggaran Covid-19, Penegak Hukum Harus Masuk Lebih Dalam
"Diperlukan juga treatment yang sama. Perlu dikawal-bersama. Tidak boleh ada pengabaian atas tindaklanjut atas LHP BPK itu. Demikian juga penegak hukum di daerah, harus tetap memantau," katanya.
Ombudsman, selaku lembaga pengawas pelayanan publik, akan mengambil peran untuk itu. Memantau, proses tindaklanjut LHP oleh Pemerintah Daerah, dan upaya-upaya penegakan hukum, manakala hal itu sudah sangat diperlukan. (*/m)
Halaman:
1 2
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- Pj Wako Padang Terima Penghargaan Tokoh Pelopor Anti Tawuran dan Balap Liar
- Polda Sumbar Libatkan K9 dalam Antisipasi Peredaran Narkoba di Bandara Internasional Minangkabau
- Komitmen Jadikan Sumbar Zero Tawuran dan Balap Liar, Kapolda Sumbar Pimpin Deklarasi Anti Tawuran dan Balap Liar
- Pemko Padang dan Polda Sumbar Deklarasi Anti Tawuran dan Balapan Liar
- Padang Tanpa Tawuran! Pemko dan Polda Sumbar Satukan Kekuatan dalam Deklarasi
