Sawahlunto Menjadi Kota Terakhir Miliki Dinas Kominfo

Rabu, 17 Maret 2021, 17:36 WIB | Politik | Kota Sawahlunto
Sawahlunto Menjadi Kota Terakhir Miliki Dinas Kominfo
Kota Sawahlunto tahun 2021 ini akan menjadi kota terakhir di Sumatera Barat (Sumbar) yang memiliki Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Hal ini Disampaikan Wali Kota Sawahlunto Deri Asta, saat memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan Rapat Koordinasi Dinas Kominfo kabupaten dan kota se-Sumbar, Rabu (17/3/2021).
IKLAN GUBERNUR

SAWAHLUNTO, binews.id - Kota Sawahlunto tahun 2021 ini akan menjadi kota terakhir di Sumatera Barat (Sumbar) yang memiliki Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Hal ini Disampaikan Wali Kota Sawahlunto Deri Asta, saat memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan Rapat Koordinasi Dinas Kominfo kabupaten dan kota se-Sumbar, Rabu (17/3/2021).

Deri Asta mengatakan, pihaknya saat ini sedang evaluasi beberapa OPD di Kota Sawahlunto dan sudah beberapa kali rapat dan kemungkinan tahun 2021 ini ada dua OPD baru di Sawahlunto, yakni BPBD dan Diskominfo.

"Mau tidak mau, suka atau tidak, pada akhirnya kita harus ikut perkembangan teknologi. Dan, Dinas Kominfo adalah perwujudannya. Hal ini juga sejalan dengan visi misi kami untuk menjadikan Kota Sawahlunto menjadi smart city," tutur Deri.

Baca juga: KAI Divre II Sumbar Gelar Ramp Check untuk Pastikan Keselamatan dan Kenyamanan Angkutan Lebaran

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Sumbar, Jasman menyampaikan rakor yang dijadwalkan berlangsung selama tiga hari ini dalam rangka sinergitas program dan kegiatan antara pemerintah provinsi dengan kabupaten dan kota, membahas urusan komunikasi, informatika, statistik sektoral dan persandian.

Dalam Rakor diskominfo yang pertama di tahun 2021 ini, ada yang berbeda. jika sebelumnya hanya dihadiri Kadis Kominfo se-Sumbar, namun saat ini juga turut menghadirkan Bappeda dan Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar.

Dijelaskan Jasman, hal tersebut dilakukan dalam rangka mensinergikan data yang ada.

"Kelemahan kita sekarang di pendataan. Data antar dinas instansi berbeda beda dan tidak valid. Jadi melalui rakor ini kita berharap kedepan tidak ada lagi data yang simpang siur. Apalagi sekarang kita sedang membina nagari statistik, data berbasis nagari. Makanya kita butuh menghadirkan Bappeda dan BPS untuk koordinasi data," pungkas Jasman. (mmc/bi)

Baca juga: KAI Divre II Sumbar Imbau Masyarakat Tidak Ngabuburit di Jalur Kereta Api Demi Keselamatan

Marhaban ya Ramadhan 2025

Penulis: Imel
Editor: BiNews

Bagikan: