Bertemu dengan Gubernur Sumbar, KI Beberkan Kinerja 2020

PADANG, binews.id -- Sebelum Rapat Koordinasi (Rakor) Kota dan Kabupaten se-Sumbar, Gubernur Sumbar, Mahyeldi, menerima kunjungan Komisi Informasi Sumbar Senin (29/3/2021), di Istana Gubernur.

Ketua KI Sumbar, Nofal Wiska, bersama komisioner dan asisten ahli KI Sumbar membeberkan kinerja KI 2020 dan rencana kerja 2021. "Terima kasih Pak Gubernur, telah menerima KI Sumbar dalam rangka menjalankan UU 14 Tahun 2008, setiap tahun paling lambat 31 Maret harus serahkan laporan ke Gubernur dan DPRD," ujar Nofal Wiska.

Dalam perbincangannya Mahyeldi menggali soal penanganan penyelesaian sengketa informasi publik. "Tahun 2020 berapa sengketa KI tangani? Apakah ada instansi vertikal menjadi termohonnya?" ujar Mahyeldi didampingi Kadis Kominfo Sumbar, Jasman Rizal.

KI mengatakan, ada 21 register sengketa informasi publik, penyelesaiannya ada ajudikasi dan ada mediasi. "Termasuk penyelesaian sengketa informasi melibatkan instansi vertikal,"ujar Wakil Ketua KI Sumbar Arif Yumardi.

Baca juga: Puluhan Sekolah Terima Reward Adiwiyata dari Pemko Padang Panjang

Mahyeldi mengapresiasi kehadiran KI dan mengajak semua stakeholder untuk mengaplikatifkan kembali keterbukaan informasi publik.

"Dari cukup informatif harus dikembalikan predikat informatif apa kendalanya? Tentu Pak Kadis Kominfo harus mengurainya, kalau belum sinergis dengan PPID Utama Kota Kabupaten. Ayo, disinergikan dan sering lakukan pencerahan antara PPID Utama Pemprov, PPID Utama Kota dan Kabupaten dan dengan KI sendiri," ujar Mahyeldi.

Bahkan untuk anugerah keterbukaan informasi publik dilakukan tiap tahun oleh Komisi Informasi (KI) Sumbar, Mahyeldi minta disukseskan dan potret yang fakta tentang pengelolaan informasi di semua badan publik di Sumbar. "Untuk itu Pemprov siap sediakan reward kepada badan publik yang informatif hasil penilaian Monev KI Sumbar," ujar Mahyeldi.

Salah, kata Mahyeldi, kalau daerah hari gini masih tertutup. Karena Presiden sangat mengapresiasi keterbukaan informasi publik.

Baca juga: Monev KI Sumbar 2024: 33 Badan Publik Bersiap Rebut Anugerah Keterbukaan Informasi

"Dan itu, sering kali kita lihat dan baca bagaimana program Presiden itu terbuka tidak ada ditutupi. Dan bagaimana provinsi terbaik kelola informasi tentu ada reward dari Presiden atau Kementerian Kominfo," ujar Mahyeldi.

Penulis: Imel
Editor: BiNews