Pertama di Indonesia, KI Sumbar Luncurkan e-Monev

PADANG, binews.id --- Kepatuhan badan publik untuk mengimplementasikan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, harus terlihat dari pelayanan yang dilakukan kepada masyarakat.
Seiring dengan semakin terbukanya dunia terhadap informasi, maka badan publik harus siap melayani masyarakat akan keinginannya untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.
"Keterbukaan badan publik inilah yang akan dilakukan monitoring dan evaluasi (monev) oleh Komisi Informasi Sumbar, dan kemudian dilakukan pemeringkatan," ujar Tanti Endang Lestari, Ketua Monev KI Sumbar tahun 2021, saat peluncuran e-Monev KI Sumbar, Kamis (1/7), di Premiere Grand Zuri, Padang.
Karena masih di masa pandemi, maka monev yang dilakukan KI Sumbar terhadap badan publik, tahun ini dilakukan secara e-Monev, dimana pengisian kuesioner tidak lagi manual tetapi secara elektronik.
Baca juga: Komisioner KI Sumbar Sayangkan Keberatan Pemohon Tidak Diregistrasi di Buku Registrasi PPID
"Ada 394 badan publik di Sumbar yang akan dilakukan e-Monev. Mulai dari OPD, instansi vertikal, pemerintah kabupaten/kota, nagari, perguruan tinggi, sekolah, dan lainnya," ujar komisioner KI Sumbar ini.
Sementara itu, Ketua KI Sumbar Nofal Wiska dalam sambutannya, menyampaikan bahwa e-Monev ini sangat strategis untuk mencermati siapa saja badan publik yang profesional, bertanggungjawab, dan tidak sewenang-wenang.
"Dengan e-Monev ini akan bisa memotret dan melihat sejauh mana badan publik terbuka terhadap publik," ujar Nofal.
Adapun ujung dari e-Monev KI Sumbar ini nantinya, dari pemeringkatan yang dilakukan, akan diserahkan penghargaan, atau Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP), pada masing-masing kategori dengan predikat yang diraih.
Baca juga: Pleno KI Sumbar Tetapkan Musfi Yendra Ketua dan Tanti Endang Lestari Wakil Ketua
Kepala Kominfo dan Statistik Sumbar Jasman Rizal yang mewakili Gubernur Sumbar, saat membuka acara menyampaikan bahwa informasi itu adalah hak masyarakat untuk mengetahuinya.
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- DPRD Sumbar Tetapkan Kesepakatan Awal RPJMD 2025--2029 dan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2024
- DPRD Sumbar Terima Kunjungan Komisi Gabungan DPRD Solok Selatan Bahas Tindak Lanjut LKPJ
- Public Hearing, Wakil Ketua DPRD Sumbar Iqra Chissa Tegaskan RPJMD Harus Selaras dengan RPJPD dan RTRW Sumbar
- Wakil Ketua DPRD Sumbar Hadiri Pelepasan Ekspedisi Rupiah Berdaulat ke Mentawai
- Pansus RPJMD Sumbar Intensifkan Pembahasan Arah Pembangunan 2025--2029