DPRD Sumbar Terima Rancangan KUA-PPAS 2022, Supardi : Perlu Disesuaikan dengan RPJMD

PADANG, binews.id -- Ketua DPRD Provinsi Sumbar, Supardi, mengatakan, Gubernur Sumbar telah menyampaikan kepada DPRD rancangan KUA- PPAS tahun 2022. Meski demikian itu perlu disesuaikan dengan RPJMD Provinsi Sumbar Tahun 2021 -2026.

"Keterbatasan kemampuan fiskal daerah disebabkan berkurangnya pendapatan daerah dan penerimaan dana transfer perlu disikapi secara bersama dengan memanfaatkan sumber pendapatan yang ada serta alokasikan anggaran tepat sasaran," ujar Supardi saat rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap Ranperda RPJMD Tahun 2021 -2026, di ruang rapat utama DPRD Sumbar, Selasa (3/8/2021).

Menurut Supardi, memperhatikan rendahnya kinerja pembentukan Perda, maka diingatkan Pemda dan komisi untuk membahas telah direncanakan di Bapemperda.

"Ranperda tentang RPJMD Provinsi Sumbar Tahun 2021- 2026 untuk dapat dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah," ujar Supardi

Baca juga: Susul Gubernur Mahyeldi ke Magelang, Wagub Vasko Antusias Ikuti Retreat

Lanjut Supardi, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Permendagri Nomor 86 tahun 2017 ,RPJMD ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilantik.

"Maka Ranperda tentang RPJMD Provinsi Sumbar Tahun 2021 - 2026, maka paling lambat ditetapkan pada tanggal 24 Agustus 2021," ujar Supardi

Dikatakan Supardi, RPJMD Provinsi Sumbar Tahun 2021 -2026, merupakan RPJMD yang kritis, karena merupakan periodesasi terakhir dari RPJPD Provinsi Sumbar Tahun 2005-2025 dan banyak terjadi perubahan kondisi nasional dan daerah sebagai dampak Pandemi Covid-19, maka berkurangnya kapasitas fiskal daerah serta tidak sejalan nya periodesasi RPJMD dengan masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar.

"DPRD Sumbar menyampaikan aspresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada Panitia Khusus dan Pemerintah Daerah. Dan dari pendapat akhir fraksi -fraksi tersebut, pada prinsipnya semua fraksi dapat menyetujui Ranperda RPJMD Provinsi Sumbar Tahun 2021-2026 untuk diterapkan menjadi peraturan daerah dengan beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian oleh Pemerintah Daerah dan OPD -OPD terkait dalam pelaksanaan RPJMD ini," ujar Supardi.

Baca juga: Pemprov Sumbar Siapkan Bus bagi Bupati/Wali Kota Beserta Wakil Menuju Bandara Yogya Usai Retret di Magelang

Novrizon dari fraksi Demokrat Provinsi Sumatera Barat mengatakan, kondisi Covid-19 melanda Sumbar di daerah Kabupaten dan Kota banyak masyarakat terpapar, dia tidak melapor ke Puskesmas dan dia tinggal di rumah.

Penulis: Putri
Editor: Adrian Tuswandi