DPRD Terus Dalami Rancangan RPJMD 2021 - 2026

PADANG, binews.id --Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), terus mendalami muatan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026.

Dalam rapat yang diadakan bersama pemerintah provinsi baru-baru ini terungkap, pengajuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 untuk menjalankan program yang masuk dalam RPJMD lebih rendah. Jika tidak dilakukan rasionalisasi, akan mempengaruhi optimalisasi kinerja.

Wakil ketua DPRD Sumbar, Suwirpen Suib, saat diwawancarai media, Selasa (7/9/2021) mengatakan, APBD yang diusulkan tidak sesuai dengan target RPJMD, seperti pada pos pendapatan daerah itu lebih rendah dari yang ditetapkan pada program kerja kepala daerah lima tahun tersebut.

"Seperti belanja modal, pada RPJMD diusulkan 14 persen sedangkan pada APBD baru diusulkan enam persen, maka harus ada penambahan delapan persen lagi, " katanya.

Baca juga: KAI Divre II Sumbar Gelar Ramp Check untuk Pastikan Keselamatan dan Kenyamanan Angkutan Lebaran

Dia mengatakan, dalam pembahasan bersama panitia khusus (Pansus) DPRD Sumbar dan TAPD disepakati bahwa penyusunan APBD harus merujuk pada RPJMD, sehingga perlu dilakukan rasionalisasi anggaran.

Muatan RPJMD Sumbar telah dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan telah mendekati sempurna. Meski dilihat pengajuan APBD lebih rendah, namun masih ada waktu untuk menyempurnakan.

"Sebenarnya target RPJMD masih bisa ditingkatkan dari yang sekarang, seperti pendapatan daerah masih rendah. Jika pemerintah daerah mau bekerja keras menggali sumber pendapatan lain maka bisa ditingkatkan dan berdampak positif bagi ekonomi masyarakat," katanya.

Karena kita mengejar optimalisasi kinerja maka RPJMD dipercepat, jika tidak akan menghambat realisasi anggaran di APBD yang telah dibahas seiring dengan RPJMD.

Baca juga: KAI Divre II Sumbar Imbau Masyarakat Tidak Ngabuburit di Jalur Kereta Api Demi Keselamatan

Pembahasan pun telah lama dilakukan oleh Bappeda, hanya saja butuh waktu dalam mengakomodir kebutuhan daerah yang menjadi skala prioritas.

Penulis: Imel
Editor: BiNews