Fraksi Gerindra Sumbar Pertanyakan Sejumlah Hal Kepada Gubernur, Covid-19 Hingga Temuan BPK RI

Selasa, 19 Oktober 2021, 11:28 WIB | Politik | Provinsi Sumatera Barat
Fraksi Gerindra Sumbar Pertanyakan Sejumlah Hal Kepada Gubernur, Covid-19 Hingga Temuan...
Fraksi Gerinda di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar mempertanyakan beberapa hal serius dalam Rapat Paripurna yang digelar Selasa (19/10/2021) di Gedung DPRD Sumbar. IST
IKLAN GUBERNUR

Namun, pada kelompok Pendapatan Transfer ini, Fraksi Gerindra melihat terjadi penurunan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat tahun 2020, terealisasi sebesar Rp4,002 Triliun atau turun 0,62% jika dibandingkan dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2019 yang berada di angka Rp4,027 Triliun. Salah satu komponen yang mempengaruhi adalah Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2020 yang mengalami penurunan sebesar 8,91% dari realisasi tahun sebelumnya.

"Sebagaimana dijelaskan dalam Nota Keuangan, rencana pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Transfer pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2020, turun sebesar Rp.120,336 Miliar, atau 2,90% dari target APBD Tahun 2021. Salah satu komponen adalah turunnya Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 0,35% dari Rp.2,028 Triliun menjadi Rp 2,021 Triliun, ini bagaimana?" tuturnya.

Dari sisi belanja daerah pada Rancangan APBD tahun 2022 diproyeksi sebesar Rp6,842 Triliun, dimana terdapat Rp897,427 Miliar untuk Belanda Modal. Meskipun ada kenaikan 2,45 persen atau sekitar Rp20,514 Miliar lebih jika dibanding tahun 2021 yang jumlahnya ada di angka Rp836,913 Miliar, namun menurut hemat kami di fraksi Gerindra, besaran Rp 897,427 Miliar itu belum mencapai 14% dari total APBD, sesuai dengan kesepakatan RPJMD.

Baca juga: Diplomasi Kuliner Gubernur Sumbar: Mempersatukan Kepala Daerah Melalui Cita Rasa Masakan Padang

Alokasi Belanja Modal yang dinaikkan menjadi 14 persen dari total APBD juga sudah menjadi pembahasan selama ini. "Menurut hemat kami, kebutuhan kita mestinya lebih banyak untuk pembangunan yang sasarannya untuk peningkatan infrastruktur dan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor, dan anggaran untuk pembangunan tersebut ada di pos Belanja Modal," katanya.

Sementara untuk realisasi Belanja Modal pada periode 2018-2020 Gerindra lihat juga cenderung menurun dengan rata-rata penurunan sebesar minus (-) 17,02%. Fraksi Partai Gerindra bisa memahami alasan penurunan yang terjadi di Tahun 2020, karena adanya refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan dampak Pandemi Covid-19. "Namun penurunan itu toh bukan saja terjadi di tahun 2020, melainkan juga tahun-tahun sebelumnya. Ini kenapa?" katanya.

Di sisi lain, total penyertaan modal Pemerintah Dearah Provinsi Sumatera Barat di PT. Balairung Citra Jaya Sumbar yang mengelola Hotel Balairung di Jakarta mencapai Rp160 miliar, namun deviden yang mampu diberikan tidak lebih dari Rp1 miliar dan bahkan di bawah Rp300 juta. Padahal, di Hotel Balairung tersebut, Pemerintah Daerah juga menyewa ruangan untuk Kantor Penghubungan setiap tahunnya. Di lokasi juga ikut menyewa PT. Bank Nagari yang menjadi salah satu sumber penghasilan.

Namun, sejak beroperasi pada Tahun 2013, Balairung tercatat hanya mendapatkan laba selama tiga tahun, yakni pada Tahun 2014 sebesar Rp10 miliar, 2015 Rp9,3 miliar, dan 2016 Rp9,6 miliar. Sedangkan pada 2013 rugi Rp6,9 miliar, 2017 rugi RP5,9, 2018 rugi Rp5 miliar, 2019 rugi Rp6,8 miliar. Apabila diakumulatifkan total kerugian dari 2013 sampai 2019 mencapai 34 miliar.

"BPK-RI sudah turun tangan melakukan audit terhadap PT.Balairuang Citra Jaya Sumbar, danBerdasarkan LHP BPK yang diterima DPRD, ada 11 temuan pada Balairung tahun buku 2018-2020. Tentu perlu penjelasan terhadap tindak lanjut hasil LHP BPK RI tersebut," katanya.

Adanya puluhan jabatan yang dihapus di 3 Dinas strategis, yaitu di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Kesehatan dan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang. "Kami mendapat informasi bahwa akan banyak lagi jabatan yang akan dihapuskan. Pertanyaan kami, hal apakah yang mendasari ini? Dan apakah ini tidak akan mengganggu proses kinerja dinas? Lalu bagaimana proses perpindahan para pejabat yang jabatannya dihapus tersebut?" ujarnya.

Khusus untuk kasus stunting, pada Agustus tahun 2020 lalu, Presiden Joko Widodo menyebut Sumatera Barat merupakan satu dari 10 Provinsi dengan kasus stunting tertinggi. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis atau infeksi berulang terutama pada periode 1.000 Pertama Kehidupan (HPK), yaitu dari janin hingga anak beusia 23 bulan.

Halaman:
Marhaban ya Ramadhan 2025

Penulis: Imel
Editor: BiNews

Bagikan: