Wako Fadly Amran: Belanja Daerah untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Kemudian mengenai kesiapan Kota Padang Panjang untuk menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XVI-2023, disampaikannya, sesuai dengan keputusan Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada 6 Juni lalu di Auditorium Gubernuran di Padang, untuk tuan rumah Porprov ditetapkan Kota Padang Panjang dan Kota Padang.

"Keputusan ini ditindaklanjuti dengan melakukan beberapa kali pertemuan antara kedua Pemerintah Kota yang juga melibatkan KONI Provinsi dan Pemprov Sumbar. Dengan kesepakatan, Kota Padang Panjang akan menjadi tuan rumah untuk 14 cabang olahraga (cabor) dan Kota Padang tuan rumah untuk 28 cabor," jelasnya.

Kemudian menjawab pertanyaan terkait tenaga kontrak, THL/pegawai Non ASN di Kota Padang Panjang, dikatakannya, sejak tahun 2005 Pemko secara bertahap telah memproses tenaga non ASN menjadi ASN. Baik sebagai CPNS maupun PPPK. Saat ini masih berlangsung proses pendataan tenaga kontrak, THL atau tenaga non ASN serta penyusunan usulan untuk kebutuhan PPPK bidang pendidikan, kesehatan dan teknis lainnya yang dapat diisi dari tenaga non ASN di Kota Padang Panjang.

Baca juga: Kunjungi Posko Bukik Batabuah, Kepala BNPB dan Gubernur Sumbar Sampaikan Informasi Seputar Relokasi

"Saat ini juga sedang dikaji kebutuhan tenaga alih daya untuk tenaga kebersihan, satuan pengamanan dan pengemudi. Ini sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Surat Edaran Menpan RB Nomor B/185/M.SN.02.03/2022," ucapnya.

Menanggapi pertanyaan fraksi perihal apakah pajak daerah sudah sesuai dengan potensi sesungguhnya, dijelaskannya, penetapan target pendapatan dari pajak setiap tahunnya selalu melalui pembahasan dan penekanan pada peningkatan pencapaian dan realisasi. "Kami meyakini masih ada potensi penerimaan yang bisa ditingkatkan melalui inovasi dan penerapan teknologi. Termasuk komitmen bersama seluruh unsur, baik eksekutif, legislatif dan masyarakat Kota Padang Panjang. Namun tentu mempertimbangkan aspek tidak memberatkan masyarakat yang saat ini ekonominya baru mulai tumbuh dan bergerak sebagai dampak dari pandemi Covid-19 selama dua tahun terakhir," ulasnya.

Kemudian menanggapi pertanyaan fraksi terkait belanja barang dan jasa yang terealiasi sebesar 84,47%, dijelaskan Fadly, hal ini terjadi karena adanya penghematan atau efisiensi dalam berbagai kegiatan. Seperti belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas serta belanja barang dan jasa BLUD.

Untuk pertanyaan fraksi tentang penanganan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), dijelaskannya, sudah dilakukan beberapa hal. Di antaranya sosialisasi kepada masyarakat, koordinasi antar-OPD terkait, pembelian sarana pencegahan dan pengendalian berupa desinfektan dan obat-obatan serta vitamin. Juga vaksinasi PMK kepada sapi perah dan sapi potong dengan sasaran 300 ekor. (*/Put)

Penulis: Imel
Editor: BiNews