Wako Fadly Amran: Belanja Daerah untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

PADANG PANJANG, binews.id -- Wali Kota, H. Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano menyebutkan, belanja daerah yang telah dianggarkan Pemerintah Kota pada prinsipnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut, dapat terlihat dari beberapa indikator makro ekonomi yang menunjukkan perkembangan positif di akhir tahun 2021. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 terkontraksi hingga -1,44%. Alhamdulillah bisa tumbuh positif di angka 3,46% pada tahun 2021," terangnya dalam Rapat Paripurna DPRD dengan agenda Jawaban Wali Kota atas Pemandangan Umum Fraksi DPRD terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2021, Rabu (29/6).
Dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD, Mardiansyah, A.Md didampingi Wakil Ketua, Yulius Kaisar dan Imbral, S.E itu, Wako Fadly juga mengungkapkan angka pengangguran turun dari 7,22% pada tahun 2020 menjadi 4,90% pada tahun 2021. Kesenjangan ekonomi yang ditunjukkan Angka Gini Rasio yang sempat naik mencapai 0,394 pada tahun 2020, berhasil diturunkan menjadi 0,306 pada tahun 2021. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM naik tipis dari 77,93 pada tahun 2020 menjadi 77,97 pada tahun 2021.
"Kita berharap perbaikan-perbaikan tersebut dapat terus berlanjut di tahun 2022. Sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat yang kita dambakan dapat segera terwujud," sebutnya dalam rapat yang turut dihadiri Wakil Wali Kota, Drs. Asrul, jajaran pejabat Pemko, Forkopimda, serta pimpinan dan anggota DPRD itu.
Baca juga: Harkitnas ke-116, Gubernur Mahyeldi Ingatkan Pentingnya Memberikan Teladan pada Generasi Muda
Terkait pelaksanaan PPDB (penerimaan peserta didik baru) SLTA, disampaikan Fadly, sejak tahun 2017 penyelenggaraan pendidikan menengah atas menjadi kewenangan provinsi. Dan, penerapan sistem zonasi sudah menjadi keputusan pusat melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
"Walaupun demikian Pemerintah Kota melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan langkah-langkah agar anak-anak Padang Panjang dapat tertampung di SMA unggulan yang ada di kota ini," ujarnya.
Pemko, katanya, juga telah meminta penambahan rombongan belajar (rombel), daya tampung di masing-masing sekolah. Sudah direalisasikan penambahan untuk
SMAN 1 Padang Panjang 1 rombel, SMAN 2 (1 rombel), dan SMAN 3 (2 rombel).
Baca juga: BNPB Pastikan Dampingi Terus Daerah Terdampak Bencana Banjir Bandang
Selanjutnya, menanggapi pertanyaan fraksi terkait pembelian tanah Sport Center, sampaikannya, pembelian sudah tuntas dilakukan pada 2021 lalu. Saat ini sedang dilakukan proses balik nama sertifikat di Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- Wujudkan Pengelolaan Aset yang Transparan dan Akuntabel, BPKD Gelar Sosialisasi PPPPBMD
- Perumdam Air Minum Tirta Serambi Raih Penghargaan TOP Digital Awards 2024
- Tiga Desainer Muda Padang Panjang Unjuk Prestasi di Kontes Batik Papa Fest 2024
- Promosikan UMKM, Pemko Undang Influencer Sumbar di Papa Fest 2024
- HJK 234 Bertabur Hadiah, Warga Tumpah Ruah Ikuti Jalan Sehat dan Senam Bersama