Hearing dengan DPRD Pasbar, Ini Tuntutan Solidaritas Masyarakat Nelayan dan Mahasiswa Air Bangis kepada Pengusaha Tambang Bijih Besi

"Kami mendorong agar perusahaan tambang bijih besi di Air Bangis msmberikan dampak positif ditengah - tengah masyarakat Air Bangis, jangan hanya meraup keuntungan dari kandungan sumber daya alam kami, sementara kami miskin dan lapar di bumi kami sendiri," ujarnya.

Pastikan kontribusi untuk nelayan yang terdampak serta patuhi semua peraturan perundang - undangan yang ada, jangan cemari lingkungan kami apalagi laut kami karena 80% masyarakat pesisir Air Bangis berprofesi sebagai Nelayan.

Jangan biarkan anda hidup, kami sengsara di Air Bangis.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Fadlus Sabi mengatakan persoalan perizinan PT GMK tidak ada masalah lagi, artinya sudah lengkap menurut aturan yang ada.

"Izin usaha pertambangan PT GMK sudah ada sejak 2013 dan masih berlaku hingga saat ini. Selain itu juga sudah ada Nomor Induk Berusaha (NIB) dan perizinan lainnya," tegasnya.

Menurutnya pihaknya membuka peluang bagi investor yang ingin berinvestasi di Pasaman Barat dengan memenuhi aturan yang ada.

"Kita juga berharap investasi ini bisa membawa kesejahteraan masyarakat khususnya Air Bangis sekitarnya," harapnya.

Lalu Kepala Dinas Tenaga Kerja Pasaman Barat Armen mengatakan telah memantau persoalan tenaga kerja di PT GMK.

Menurutnya di awal tambang biji besi buka ada 35 orang tenaga kerja asing dan setelah pabrik berdiri berkurang menjadi 20 orang sesuai kebutuhan perusahaan

Kondisi saat ini, katanya ada 122 orang tenaga kerja dengan 20 orang tenaga kerja asing. 37 orang pekerja dari Jorong Ranah Panantian Air Bangis, 14 orang dari Air Bangis, 9 orang dari Simpang Empat, pekerja dari dalam Sumbar 15 orang dan luar Sumbar 25 orang.

"Artinya perusahaan mengakomodir pekerja lokal yang ada. Untuk tenaga kerja asing dokumennya juga lengkap," katanya.

Penulis: Imel
Editor: BiNews