Hearing dengan DPRD Pasbar, Ini Tuntutan Solidaritas Masyarakat Nelayan dan Mahasiswa Air Bangis kepada Pengusaha Tambang Bijih Besi

Selanjutnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pasbar Arminingdel mengatakan, terkait dokumen lingkungan PT.GMK seperti UKL dan UPL sudah ada sejak tahun 2006, namun sekitar bulan januari 2023 adanya masyarakat air bangis yang mengadukan dugaan adanya pencemaran lingkungan langsung sesuai SOP kita langsung respon dan setelah dilakukannya pengaduan.
Kami dari Lingkungan Hidup telah melakukan kunjungan dan peninjauan lansung kelokasi tambang bijih besi di Air Bangis dan telah melakukan pengambilan uji sampel terkait aduan masyarakat air bangis.
Membaca hasil tes laboratorium sampel yang diambil awal Januari 2023 di lokasi Tambang Bijih Besi dari hasil labor UPTD Laboratorium Kesehatan Milik Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
semuanya berada di bawah baku mutu. Kita akan terus mengawasi lingkungan kedepannya yang berkaitan dengan tambang biji besi," ujarnya.
Namun sebagai bentuk kepedulian terhadap pengelolaan lingkungan Bupati Pasaman Barat telah menerbitkan Sanksi Paksaan kepada PT.Gamindra Mitra Kesuma (GMK), Bupati Pasaman Barat telah menerbitkan keputusan Bupati Pasaman Barat sesuai dengan nomor :188.45/769/BUP-PASBAR/2022 tentang penerapan sanksi administratif paksaan pemerintah kepada PT.Gamindra Mitra Kesuma tertanggal 19 Desember 2022, dengan mewajibkan PT.Gamindra melakukan persetujuan teknis lingkungan, karena dokumen lingkungan yang lama banyak ditemukan yang tidak tertuang dalam dokumen tersebut.
artinya apa, PT.GMK wajib merubah dokumen lingkungan hidup memperbaharui dokumen lingkungannya kepada Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup RI di Jakarta.
Sementara itu, Anggota DPRD Pasbar Baharuddin mengatakan di Minangkabau tanah yang dikelola oleh perusahaan merupakan tanah ulayat
Jangan pernah nikmat menjadi laknat, transparansi perlu dilakukan baik itu ninik mamak Ketua KAN, Wali Nagari dan Bamus Air Bangis , dan musyawarah mufakat apapun keputusan yang akan diambil dan dilaksanakan.
"Jangan nanti nikmat menjadi laknat"
Direktur PT.GMK yang hadir Tatwa Dhairya mengaku patuh dan taat akan aturan dan perundang - undangan yang ada, terkait masalah tenaga kerja akan memprioritaskan pribumi air bangis, pemenuhan logistik pada aktivitas tambang akan diakomodir dan berasal dari Air Bangis, sementara terkait kontribusi sesuai aturan yang ada pembayaran Royalti kepada pemerintah, namun untuk pemberdayaan masyarakat kami sudah sepakati dengan pemerintahan Nagari Air Bangis dan Ninik Mamak seperti bantuan rumah tidak layak huni, pemberdayaan masyarakat setelah kami bisa jualan kalau saat ini kami belum bisa melakukan apa - apa karena produksi masih hauling di Dermaga.
Dalam audiensi di DPRD Pasbar Direktur PT.GMK Tatwa juga memperkenalkan Kepala Teknik Tambang (KTT) yang baru yang lama Alamsyah sudah dipecat dan digantikan oleh Suhunan Saragih kepala KTT yang baru, karena yang lama melakukan beberapa kesalahan yang fatal, Kata Tatwa.
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- Tinjau Akses Jalan ke Pelabuhan Teluk Tapang, Mahyeldi: Sudah Rampung 17,87 dari Total 23,47 Kilometer
- Sekda Hansastri Puji Capaian Pasaman Barat dalam UHC, Pendidikan, dan Infrastruktur
- Kapolda Sumbar Jamin Keamanan Masyarakat Air Bangis
- Gubernur Mahyeldi Pimpin Rapat di Pasbar, Cari Titik Terang Soal Penolakan PSN dan Pastikan Masyarakat Aman
- Gubernur Mahyeldi Mulai Petakan Masalah Pelabuhan Air Bangis