Hearing dengan DPRD Pasbar, Ini Tuntutan Solidaritas Masyarakat Nelayan dan Mahasiswa Air Bangis kepada Pengusaha Tambang Bijih Besi

Sementara untuk bisanya jualan hasil produksi bijih besi Ia tidak menampik, masih ada satu dokumen yang sedang kita urus kalau mau jualan menunggu pengesahan RAB oleh Kementerian ESDM.

Ia juga menjelaskan, terkait pemanfaatan sisi darat Dermaga Pelabuhan Teluk Tapang sudah tertuang dalam perjanjian pinjam pakai dengan Pemerintah Daerah Pasaman Barat, sementara pada Dermaga sisi laut sudah dilakukan studi kelayakan dan telah dilakukan pembayaran sewa selama 3 tahun dan telah disetorkan ke Negara senilai Rp.900 Juta lebih melalui KSOP Teluk Bayur.

Perwakilan Masyarakat Nelayan pada kesempatan Abdi Ombieng tidak setuju dan menolak kesepakatan yang telah di MOU Pemerintah Nagari Air Bangis, Pucuk Adat KAN yang telah bersepakat memberikan kontribusi sebesar Rp.9000 / ton.

Ini kami rasakan sangat mencederai rasa keadilan apakah sudah mengacu standar yang ada di Indonesia, Karena 80 % penduduk Air Bangis berprofesi sebagai Nelayan di samping sebagai pendapat Nagari dan Kesejahteraan Ninik Mamak kami sebagai Nelayan mau dikemanakan, sementara mata pencarian kami yang sangat memiliki dampak dari aktivitas ini.

selanjutnya, ditambahkan Arizaldi dihadapan audiensi mengatakan, membaca artikel seperti di daerah aceh barat daya perusahaan tambang bijih besi berhasil sepakat memberikan kontribusi sebesar Rp17.000/ ton, dengan dampak yang mereka terima yakni sumber air bersihnya, sedangkan kami Nelayan di Air Bangis yang berdampak tidak hanya air nya tapi mata pencarian nelayan,

Jangan hanya pimpinan adat yang disejahterakan kami nelayan juga ingin sejahtera, sementara penduduk mati kelaparan.

Kesimpulan rapat kerja gabungan komisi - komisi DPRD Kabupaten Pasaman Barat terkait keberadaan PT.GMK di Air Bangis melahirkan lima poin diantaranya terkait dengan pengelolaan lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat akan melakukan pengawasan terhadap aktivitas yang berdampak lingkungan secara rutin terhadap aktivitas PT.GMK berkenaan dengan tenaga kerja akan diatur dan diawasi oleh Dinas Tenaga Kerja Pasaman Barat.

PT.GMK akan mengutamakan masyarakat daerah Air Bangis dalam pendistribusian dan pengelolaan logistik PT.GMK.

PT.GMK akan melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan dan mengutamakan masyarakat nelayan. Kontribusi tambang dari PT.GMK kepada Nagari Air Bangis akan dilakukan pembahasan dan musyawarah di tingkat Nagari dan akan melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Sementara itu , Kabid Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Teguh Ariefianto mengatakan, peninjauan lokasi aktivitas kegiatan usaha tambang bijih besi di Air Bangis oleh PT.Gamindra Mitra Kesuma (GMK) oleh Dinas Lingkungan Hidup Pasaman Barat artinya apa terdapat Pelanggaran Aspek lingkungan ada pada kegiatan tambang bijih besi di Air Bangis oleh PT.Gamindra Mitra Kesuma ( GMK) dikuatkan dengan terbitnya sanksi paksaan administratif kepada pelaku usaha tambang.

Dari tinjauan lapangan bersama - sama DLH Kabupaten Pasbar di lokasi usaha tambang bijih besi pihak perusahaan PT.GMK tidak bisa menjawab berapa kebutuhan debit air untuk pencucian bijih besi dan tidak jelas berapa kebutuhan air untuk pencucian bijih besi yang diolah pihak perusahaan, sementara mereka sudah melakukan pengolahan pencucian yang air limbahnya mengalir ke anak sungai pembibitan seharusnya mereka wajib melakukan Instalasi pengolahan Air Limbah ( IPAL) dengan baik.

Penulis: Imel
Editor: BiNews