Tim Ranperda Perhutanan Sosial DPRD Sumbar Studi Tiru Pengayaan Perda ke Jabar

JAWA BARAT, binews.id -- Tim pembahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perhutanan Sosial mendapatkan sejumlah referensi untuk pengayaan Ranperda tersebut saat Studi Banding (Stuban) ke Provinsi Jawa Barat, Selasa (6/6).

Salah satu hal yang akan diatur dan dimasukan dalam muatan Ranperda itu adalah, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan hutan sosial

"Ada beberapa hal yang akan kita masukkan dalam pasal-pasal Ranperda Perhutanan Sosial dari hasil studi banding ke Jawa Barat. Selain pengembangan SDM, ada juga pendampingan petani pengelola hutan hingga pandangan yang bersumber dari kementerian terkait untuk aktivitas perhutanan sosial," ujar ketua tim pembahas Arkadius Dt Intan Bano saat diwawancarai usai pertemuan di kantor Gubernur Jawa Barat.

Dia mengatakan, untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan hutan sosial, dalam Ranperda tersebut juga ada pelibatan relawan-relawan atau NGO untuk membantu pengembangan yang meliputi budidaya atau peracik kopi (barista-red) hingga pemasarannya.

Baca juga: Nevi Zuairina Sebar Paket Lebaran di Dapil Sumatera Barat II

Tidak hanya melibatkan relawan dan NGO, pencegahan konflik kawasan juga akan diatur dalam muatan Ranperda tersebut, jadi muaranya pengelola hutan sosial akan mendapatkan kepastian hukum, permodalan hingga pendampingan.

"Kita berharap melalui regulasi ini akan memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat," katanya.

Terkait studi banding ke Jawa Barat, dikatakan, didasari oleh diserahkan 38 unit perhutanan sosial oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk lima skema kewenangan pengelolaan. Ada hutan desa, kemasyarakatan, tanaman rakyat, adat dan kemitraan perhutanan.

Meski telah diserahkan oleh presiden, namun Jawa Barat belum memiliki Perda ataupun Pergub pengelolaan hutan sosial, jika berjalan lancar Sumbar menjadi provinsi pertama memiliki Perda perhutanan sosial. Pengelolaan hutan sosial Jawa Barat telah mendesak gubernurnya agar melahirkan Perda untuk kepastian hukum pengelolaan, namun secara keseluruhan konsep pengelolaan telah berjalan optimal.

Baca juga: Dukungan Ketua Umum Gebu Minang Mengalir atas Ajakan Mahyeldi Perkuat Bank Nagari

Saat studi banding di Jawa Barat, pihaknya bersama tim pembahas berkesempatan meninjau kelompok tani hutan Giri Senang beranggotakan 150 orang dan menggarap 250 hektar hutan sosial pada perkebunan kopi.

Penulis: Imel
Editor: BiNews