Didi Solmedi Ajukan Sengketa Informasi kepada Lima SMA/Sederajat, Majelis Sidang SIP Tanyakan Motif Pemohon

PADANG, binews.id -- Sidang sengketa informasi Didi Solmedi Putra, pemohon sidang informasi publik terhadap lima SMA/sederajat yang ada di Sumbar bergulir Senin (13/5/2024) siang.
Majelis sidang sengketa informasi publik (SIP) anggota majelis sidang SIP, Tanti Endang Lestari kepada pemohon dalam pemeriksaan tahap awal permohonan SIP di sidang yang dipimpin Ketua KI Sumbar, Musfi Yendra dan anggota majelis lainnya yakni Mona Sisca, menanyakan langsung motif pemohon.
Dalam sidang itu, Tanti Endang Lestari menyebutkan adalah aneh bila pemohon ajukan sengketa informasi publik kepada lima SMA negeri itu. "Saya tidak habis pikir, saudara pemohon minta kepada masing-masing sekolah ini menyangkut keterbukaan informasi mengenai iuran, pungutan, sumbangan atau sebutan lainnya. Apakah saudara mendapati ada keluhan atau kerugian dari wali murid soal subjek yang ditanyakan pemohon itu," tanya Tanti.
Didi menjawab tidak ada. Namun sebagai warga negara dia merasa berhak untuk tahu.
Baca juga: KPU Solok Selatan dan KI Sumbar Gelar Media Gathering untuk Perkuat Transparansi Pemilu 2024
"Jadi apa motif saudara pemohon sehingga mengajukan sengketa informasi publik pada lima SMA negeri itu. Apakah ada perasaan curiga pemohon terhadap sekolah bersangkutan atau bagaimana? tanya Tanti lagi.
Pemohon kemudian menjawab, tidak ada motif apa-apa. "Hanya untuk mengetahui proses PPDB termasuk biaya makan minum di lima sekolah yang berasrama ini yang mulai," jawab Didi.
Alasan dirinya pertanyakan proses PPDB itu, karena dia menemukan adanya pungutan yang dilakukan pihak sekolah. Begitu juga besaran sumbangan untuk biaya makan bagi SMA negeri yang berasrama itu.
"Soalnya, untuk PPDB saya dengar pungutan pada calon siswa, begitu juga untuk biaya makan bagi sekolah berasrama ini. Berapa besarannya juga tidak jelas, bahkan jumlahnya beda-beda tiap sekolah, apa tidak ada biaya standarnya," ungkap Didi Solmedi Putra.
Baca juga: Komisi Informasi Sumsel Studi Tiru ke Sumbar untuk Perkuat Monev Keterbukaan Informasi
Di pihak lain, Tanti juga mengingatkan pihak SMA Negeri 3 Painan selaku termohon soal surat keberatan yang dilayangkan pemohon.
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- Pj Wako Padang Terima Penghargaan Tokoh Pelopor Anti Tawuran dan Balap Liar
- Polda Sumbar Libatkan K9 dalam Antisipasi Peredaran Narkoba di Bandara Internasional Minangkabau
- Komitmen Jadikan Sumbar Zero Tawuran dan Balap Liar, Kapolda Sumbar Pimpin Deklarasi Anti Tawuran dan Balap Liar
- Pemko Padang dan Polda Sumbar Deklarasi Anti Tawuran dan Balapan Liar
- Padang Tanpa Tawuran! Pemko dan Polda Sumbar Satukan Kekuatan dalam Deklarasi