Pasangan Adi Gunawan dan Romi Siska Putra Tempuh Jalur Hukum Usai Ditolak KPU Dharmasraya

DHARMASRAYA, binews.id -- Pasangan calon (paslon) Adi Gunawan (AG) dan Romi Siska Putra (RSP) memutuskan untuk menempuh jalur hukum setelah pendaftaran mereka ditolak oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dharmasraya. Penolakan tersebut terjadi hingga batas akhir masa perpanjangan pendaftaran calon di KPU setempat pada Rabu, 4 September 2024, tepat pada pukul 00.00 WIB.

Keputusan untuk menempuh langkah hukum disampaikan oleh pasangan AG dan RSP dalam konferensi pers yang digelar di halaman Kantor KPU Dharmasraya pada malam itu. Adi Gunawan menjelaskan bahwa proses pendaftaran mereka berlangsung sangat alot dan penuh tantangan, namun pihaknya tetap sabar dan mengikuti aturan yang berlaku. "Sampai pukul 00.00 WIB, di akhir masa pendaftaran yang telah ditentukan, berkas kami tetap ditolak oleh KPU Dharmasraya. Kami sangat menyayangkan hal ini karena sejak kedatangan pertama kami pada Selasa, 2 September 2024, sekitar pukul 14.00 WIB, kami disambut dengan sangat baik oleh KPU. Kami merasa dihormati dengan diberikannya selendang, yang merupakan simbol penyambutan resmi," ungkap Adi.

Menurut AG, pihaknya sangat menghormati proses hukum dan aturan yang berlaku. "Kami tidak melakukan tindakan anarkis, kami mengikuti semua prosedur sesuai aturan yang diarahkan oleh KPU. Meskipun berkas kami ditolak, kami akan menempuh jalur hukum yang sesuai," lanjutnya.

AG juga menegaskan bahwa langkah selanjutnya adalah melaporkan kasus ini ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dharmasraya. "Besok, kami akan bertolak ke Bawaslu Dharmasraya untuk melanjutkan proses ini ke ranah hukum. Jika diperlukan, kami juga siap membawa kasus ini ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), hingga Mahkamah Konstitusi (MK)," tegasnya.

Baca juga: KPU Dharmasraya Gelar Evaluasi Pemilu 2024, Tantangan Partisipasi Pemilih Jadi Sorotan

Lebih lanjut, Adi Gunawan mengimbau semua pihak untuk tetap menjunjung tinggi semangat demokrasi. "Berdemokrasilah dengan santun dan bersainglah dengan sehat, jangan bersaing dengan cara pengecut," ucapnya dengan nada tegas.

Pernyataan KPU Dharmasraya

Sementara itu, Ketua KPU Dharmasraya, France Putra, ketika dimintai keterangan oleh awak media hanya memberikan pernyataan singkat. "Kami sudah membuat rilis terkait alasan penolakan pendaftaran Paslon AG dan RSP, nanti akan kami sampaikan kepada rekan-rekan media," ucap France tanpa memberikan kesempatan bagi wartawan untuk bertanya lebih lanjut.

Dalam rilis tersebut, KPU Kabupaten Dharmasraya menjelaskan bahwa penolakan berkas pendaftaran paslon AG dan RSP disebabkan oleh ketidaklengkapan persyaratan. "Paslon tidak melampirkan persetujuan tertulis dari koalisi partai yang telah melakukan pendaftaran pada periode 27 hingga 29 Agustus 2024," demikian bunyi rilis tersebut.

Baca juga: Bawaslu Dharmasraya Gelar Rapat Evaluasi dan Revisi Program Pengawasan Pemilu 2024/2025

Terkait isu yang beredar bahwa KPU Dharmasraya berada di bawah tekanan dari pihak-pihak tertentu, France menegaskan bahwa lembaganya tidak menerima tekanan dari siapapun. "Kami pastikan bahwa KPU Dharmasraya bekerja sesuai aturan dan norma yang berlaku," tutup France.

Penulis: Imel
Editor: BiNews