Pemko dan APH Sepakat Perkuat Penanganan Perkara Koneksitas, Padang Panjang Dorong Kepastian Hukum yang Lebih Tegas

PADANG PANJANG, binews.id -- Upaya memperkuat kualitas penegakan hukum di Sumatera Barat kembali ditegaskan melalui Rapat Koordinasi Teknis Penuntutan Penanganan Perkara Koneksitas yang berlangsung di Aula Kejari Padang Panjang, Senin (24/11). Kegiatan ini menghadirkan jajaran Oditurat di wilayah hukum Kejati Sumbar serta aparat penegak hukum (APH) dari berbagai institusi.

Dalam pemaparannya, Aspidmil Kolonel Budiharto menekankan bahwa perkara koneksitas membutuhkan kehati-hatian tinggi dan koordinasi yang solid antarlembaga penegak hukum. Setiap tahapan mulai dari penyidikan, penyerahan berkas, hingga penuntutan harus berada pada alur pemahaman yang sama agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

"Setiap langkah dalam penanganan perkara koneksitas—mulai dari penyidikan hingga penuntutan—harus dijalankan dengan keselarasan tindakan, pemahaman hukum yang kuat, dan integritas yang tinggi," tegasnya. Ia menambahkan, perkara yang melibatkan unsur sipil dan militer ini sangat rawan melemahkan proses penegakan hukum bila tidak dikelola secara terpadu.

Kolonel Budiharto juga menyebutkan bahwa Kejaksaan memiliki peran strategis sebagai penjaga supremasi hukum. Oleh karena itu, sinergi antara Kejaksaan, Oditurat Militer, dan Kepolisian harus berjalan dalam koridor hukum yang jelas dan terukur.

Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis, yang hadir sekaligus membuka kegiatan tersebut, menyampaikan apresiasinya kepada Kejati Sumbar dan Kejari Padang Panjang. Menurutnya, penegakan hukum yang kuat merupakan fondasi utama untuk menjaga stabilitas wilayah dan ketertiban sosial.

"Pemerintah daerah sepenuhnya mendukung penegakan hukum yang transparan dan berintegritas. Kualitas penegakan hukum menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan," ujarnya. Ia menekankan bahwa forum seperti ini memperkuat komunikasi lintas lembaga sekaligus meningkatkan kapasitas SDM aparat hukum.

Wako Hendri berharap kegiatan tersebut menghasilkan rekomendasi konkret, termasuk penyempurnaan SOP penanganan perkara koneksitas yang lebih rinci dan mudah diimplementasikan. Ia juga menekankan pentingnya pola hubungan kerja yang lebih terstruktur dan responsif terhadap dinamika di lapangan.

"Jika seluruh elemen penegak hukum dapat berkoordinasi secara solid, maka rasa keadilan dan kepastian hukum akan semakin dirasakan masyarakat," ungkapnya.

Kepala Kejari Padang Panjang, Adhi Setyo Prabowo, menegaskan kesiapan institusinya menjadi jembatan koordinasi antarlembaga agar penanganan perkara berjalan lebih cepat dan terintegrasi. Menurutnya, penyatuan persepsi antarpenegak hukum menjadi kunci untuk menghadirkan penegakan hukum yang berkeadilan.

"Kejari Padang Panjang siap memperkuat sinergi demi memastikan setiap perkara, termasuk perkara koneksitas, terselesaikan dengan efektif dan akuntabel," ujar Adhi.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Pengadilan Negeri Pabangun, perwakilan Polres, Sub DenPom, Kepala Rutan Kelas II B, Asisten III, Kabag Hukum Setdako, serta unsur terkait lainnya. (bi/Put)

Penulis: Imel
Editor: Imel