Terkait Bantuan UKM, DPRD Sumbar RDP dengan Bank Nagari, Begini Skema Penyalurannya

PADANG, Binews.id -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat terus mendalami berbagai upaya yang bisa dilakukan terkait rencana membantu perekonomian sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Pimpinan DPRD bersama pimpinan komisi -- komisi mengundang Bank Nagari untuk rapat dengar pendapat (RDP), Selasa (1/9/2020).

RDP DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan Bank Nagari dilakukan terkait skema pembiayaan yang bisa dilakukan sesuai dengan ketentuan perbankan dalam penyaluran bantuan pinjaman kepada pelaku UKM. Pendalaman tersebut dilakukan agar dalam realisasinya tidak ada risiko yang ditimbulkan akibat pemberian pinjaman.

Baca juga: Paripurna DPRD Sumbar, Fraksi Gerindra Dukung Penerapan SPBE untuk Layanan Publik yang Lebih Efisien

Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Supardi menjelaskan, rencana pemberian pinjaman kepada pelaku UKM adalah sebagai upaya pemerintah dalam pemulihan ekonomi. Agar pelaku UKM kembali bergerak setelah dilanda wabah pandemi Covid-19. Sebelum direalisasikan, rencana tersebut harus dimatangkan.

"Saat ini sedang disusun rencana memberikan bantuan pinjaman lunak kepada masyarakat pelaku UKM. Namun, sebelum rencana ini terealisasi harus dikaji dulu agar tidak ada risiko bagi pemerintah dan perbankan dalam pemberian pinjaman sementara masyarakat bisa terbantu," kata Supardi.

Baca juga: DPRD Sumbar Terima Kunjungan Bamus DPRD Pesisir Selatan, Bahas Sinergi dan Tata Kelola

Dia menambahkan, DPRD mengundang Bank Nagari untuk memaparkandraftprogram pinjaman yang bisa dijalankan terkait rencana tersebut. Sehingga nantinya program dapat berjalan efektif dan tepat sasaran sesuai yang diharapkan.

"Paparan ini akan menjadi bahan bagi DPRD untuk membicarakan lebih lanjut dengan gubernur dan pemerintah kabupaten/ kota. Agar nantinya diperoleh perencanaan yang matang sebelum program dijalankan," kata Supardi.

Baca juga: DPRD Sumbar Terima Kunjungan Kerja Komisi A DPRD Kabupaten Toba, Bahas Efisiensi Anggaran dan Pengelolaan Pariwisata

Dalam pemaparannya, pihak Bank Nagari mengusung program SIMAMAK untuk skema pinjaman lunak bergulir yang direncanakan pemerintah daerah tersebut. Bank Nagari mengkalkulasikan, jika pemprov Sumatera Barat menyertakan modal untuk dipinjamkan sebesar Rp19 miliar serta dari pemerintah kabupaten dan kota masing -- masing Rp2 miliar, maka akan tersedia dana sebesar Rp57 miliar. Dengan asumsi besaran pinjaman Rp3 juta, maka akan ada 19 ribu UKM yang bisa dibantu.

Atau jika dari Pemprov Rp19 miliar dan kabupaten/ kota masing -- masing Rp1 miliar, total dana tersedia menjadi Rp38 miliar. Bisa dialokasikan utuk sekitar 12.666 pelaku UKM.

Penulis: Imel
Editor: Imel