Usai Temuan 23 Petugas KPPS Positif Covid-19, KPU Sumbar Terus Intensifkan Pemeriksaan

PADANG, binews.id -- Sebanyak 60.000 dari total 87.836 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Sumbar sudah menjalani pemeriksaan cepat (rapid test) jelang hari pencoblosan. Hasilnya 4.000 petugas dinyatakan reaktif, yang kemudian menjalani uji swab dengan hasil 23 petugas positif Covid-19.
Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Sumbar, Izwaryani, mengatakan, 23 petugas yang terkonfirmasi positif Covid-19 itu tersebar di tiga kabupaten dan kota di Sumbar. Delapan petugas di Kota Padang, 2 petugas di Kota Padang Panjang, dan 13 petugas di Kabupaten Solok Selatan.
"Yang dari Solok Selatan ini sebenarnya 15 orang, tapi setelah kita lakukan tes swab ulang, ada dua yang negatif. Sehingga, total yang positif Covid-19 di Solok Selatan 13 orang," kata Izwaryani, Jumat (4/12/2020).
Namun demikian jumlah itu, kata Izwaryani, masih berpotensi bertambah. Sebab, belum seluruh petugas KPPS melakukan rapid test. Rangkaian rapid test dan tes swab sendiri baru akan rampung pada Sabtu (5/12/2020).
"Sebanyak 23 petugas KPPS yang positif Covid-19 itu tidak ada yang terkonsentrasi di satu TPS. Sehingga tidak akan dilakukan pergantian petugas. Kalau lebih dari dua petugas yang positif di satu TPS, baru akan dicarikan penggantinya," katanya lagi.
KPU Sumbar, katanya lagi, juga telah memiliki daftar petugas KPPS cadangan yang bersedia untuk ditempatkan dan mengganti petugas KPPS yang terpapar Covid-19. "Kalau hanya dua yang positif di TPS, akan kita maksimalkan 5 petugas tersisa. Karena di tiap TPS itu ada 7 petugas," sebutnya lagi.
Selain itu, meski tidak ada di dalam aturan mengenai saksi Paslon untuk melakukan rapid test, KPU Sumbar tetap mengimbau agar saksi dari setiap Paslon menjalani pemeriksaan yang sama dengan petugas KPPS. Hal itu untuk memastikan TPS aman dari penyebaran virus.
"Dalam aturan tidak ada menyebutkan KPU melakukan rapid test kepada saksi pasangan calon, tapi kita anjurkan agar menjaga kenyamanan pemilih di TPS," katanya menutup.
Baca juga: Kinerja KPU Pasaman Berjalan Sukses, di Apresiasi Legislator Pemerintah Pasaman
Protokol Kesehatan di TPS
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- Nevi Zuairina Kembali Serah Terima Bantuan Tanggung Jawab Sosial di Pasaman, Pasaman Barat dan Lima Puluh Kota
- DPRD Sumbar Gelar Paripurna dengan Agenda Penyampaian Tanggapan Gubernur Soal Ranperda Kehutanan Sosial
- Paripurna DPRD Sumbar Jawaban Terhadap 3 Ranperda, Suwipen Sebut Begini!
- Ini Tanggapan Gubernur Soal Pandangan Fraksi-fraksi Tentang APBD 2022
- Fraksi Gerindra Sumbar Pertanyakan Sejumlah Hal Kepada Gubernur, Covid-19 Hingga Temuan BPK RI