Buka Bimtek Pimpinan DPRD Sumbar, Supardi Sebut Soal Politik Berbiaya Mahal

BUKITTINGGI, binews.id -- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Supardi, mengatakan, politik pragmatis atau politik uang, merupakan akibat dari kurang baiknya komunikasi politik dilakukan para politikus. Akibatnya terjadinya politik berbiaya mahal. Ini pun belum tentu menjamin keterpilihannya.

"Mendekati tahun politik 2024, maka mulai dari sekarang kita perlu memahami bagaimana strategi politik baik, mudah dimengerti masyarakat dan memberikan kontribusi terhadap elektabilitas dan nilai jual kita pada tahun politik akan datang dan ujung-ujungnya politik berbiaya tinggi dapat kita hindari," ujar Supardi saat membuka bimbingan teknis pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sumbar di Hotel Rocki Bukittinggi, Sabtu, 18- 21 Desember 2021 dengan tema 'Stategi Komunikasi Politik dalam Berdemokrasi dan Efektivitas Fungsi Pengawasan DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah'.

Menurut Supardi akrab _disapa guru_ ini, Bimtek dilaksanakan sudah merupakan Bimtek kesekian kalinya, sudah puluhan atau mungkin sudah ratus Bimtek ikuti.

"Oleh sebab itu, sekali-sekali kita perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Bimtek, baik terhadap sistem atau pola pelaksanaan, materi, nara sumber ataupun pihak penyelenggara," ujar Supardi.

Baca juga: Pimpinan Definitif DPRD Padang Panjang Resmi Ditetapkan

Lanjut Supardi, apakah tujuan dan sasaran ingin dicapai dari pelaksanaan Bimtek ini, sudah tercapai atau seberapa jauh Bimtek ini bisa meningkatkan kapasitas Anggota DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

" Apakah materi disajikan up to-date sesuai dengan perkembangan tugas dan fungsi DPRD. Apakah sistem pembelajaran masih menarik bagi Anggota DPRD. oleh sebab itu, kita harapkan pihak penyelenggara bersama Sekwan perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan Bimtek ini," tanya Supardi.

Dikatakan Supardi, sesuai dengan topik diberikan pihak penyelenggara, Bimtek akan mendalami 2 materi pokok. Pertama Strategi Komunikasi Politik Dalam Berdemokrasi.

"Materi ini perlu bagi kita orang-orang politik dalam rangka persiapan tahun politik 2024 dan kedua, efektivitas fungsi pengawasan terhadap LKPJ Kepala Daerah," ujar Supardi

Baca juga: 20 Anggota DPRD Padang Panjang Masa Bakti 2024-2029 Resmi Dilantik

Ditambahkan Supardi, DPRD sesuai dengan kewenangannya akan melakukan pembahasan terhadap LKPJ ini dan dari hasil pembahasan tersebut, akan diberikan rekomendasi-rekomendasi dalam rangka perbaikan perencanaan, penganggaran dan pembentukan Perda dan/atau kebijakan strategis Kepala Daerah.

Penulis: Imel
Editor: BiNews