Bapemperda DPRD Bengkulu Sambangi DPRD Sumbar

PADANG, binews.id -- Pelajari penerapan tata kelola tanah ulayat melalui Peraturan daerah (Perda), Badan Pembentukan Perarturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu datangi DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Jumat (12/8).

Pada pertemuan yang dilaksanakan diruang Kusus I DPRD Sumbar, Bapemperda DPRD Bengkulu juga mempelajari pola realisasi anggaran dalam menuntaskan target rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang masuk dalam program legislasi daerah (Prolegda).

Anggota Bapemperda DPRD Bengkulu Risman Sipayung mengatakan tata kelola tanah ulayat melalui Perda sangat penting untuk melancarakan program pembangunan skala daerah maupun nasional. Sebagai wakil rakyat, kita tidak ingin persoalan ulayat menjadi penghambat program-program pembangunan dibidang infrastruktur.

" Karena karakteristik adat Bengkulu dan Sumbar tidak jauh berbeda, maka kita perlu mencari referensi ke ini, " katanya.

Baca juga: Belajar Pengelolaan Kehumasan, Komisi I DPRD Tanah Datar Kunjungi Biro Adpim

Perda pengelolaan tanah ulayat, rencananya akan menjadi inisiatif DPRD Provinsi Bengkulu, nantinya Ranperda tentang tanah ulayat akan menjadi solusi bagaimana masyarakat adat bisa menerima manfaat terhadap pembangunan yang dilaksanakan.

"Terkait Perda inisiatif, DPRD Provinsi Bengkulu tengah membahas Ranperda tentang Pondok Pesantren, kita perlu pelajari juga penerapan pengajuan perda inisiatif ke DPRD Sumbar,"katanya.

Disisi lain dia melanjutkan, pada Prolegda 2022 Bapemperda DPRD Bengkulu mendapatkan pembahasan Ranperda tunggakan dari tahun lalu, pembahasan itu tentu menjadi beban anggaran kembali.

Untuk menuntaskan ditahun ini, Bapemperda kembali mengajukan anggaran untuk mempertegas kinerja pada Perubahan APBD 2022 .

Baca juga: DPRD Sumbar Terima Kunjungan Komisi III DPRD Tanah Datar, Bahas Krisis Ikan Bilih di Danau Singkarak

" Pada tahun ini, ada delapan Ranperda luncuran dari tahun lalu, DPRD Bengkulu dalam membahas Ranperda telah menambahkan satu tahapan yaitu uji publik yang melibatkan masyarakat banyak," katanya.

Penulis: Imel
Editor: BiNews