Pemko Bersama Polresta Bukittinggi Launching Kampung Bebas Narkoba Pertama di Bukittinggi

Hal ini menurut Kapolres menunjukkan keinginan masyarakat untuk bersama sama menjauhkan diri dari bahaya laten narkoba.
"Inisiatif masyarakat Campago Ipuah ini, patut diapresiasi. Bagaimana keinginan dari masyarakat bersama dengan pemerintah dan juga kepolisian, untuk mengurangi dan menjauhkan warga dari narkoba," jelasnya.
Dikatakannya, di wilayah hukum Polresta Bukittinggi, ini merupakan salah satu kelurahan unggulan dan yang pertama dideklarasikan sebagai kampung bebas narkoba.
Baca juga: Ka Lapas Kelas III Dharmasraya Perkuat Sinergi dengan Polres Dharmasraya
Kapolres meminta Masyarakat berperan aktif, karena Bukittinggi sebagai kota perlintasan dan kota wisata, tentu harus tetap waspada.
Bukittinggi sangat rawan terhadap peredaran narkoba. Untuk antisipasi, butuh peran serta semua pihak, harap Kapolresta Bukittinggi.
"Terima kasih atas dukungannya. Ini diharapkan bisa jadi contoh bagi daerah lain, khususnya di wilayah hukum Polresta Bukittinggi," pungkasnya.
Ikut memberi sambutan Kepala BNNK Payakumbuh, M. Febrian Jufril, yang menyampaikan, BNN mengapresiasi dan mendukung Kelurahan Campago Ipuah jadi Kampung bebas dari narkoba.
"Ini wujud kebijakan pemerintah terkait akselerasi perang dengan narkoba. Kita haris bersinergi untuk mengatasi masalah narkoba, karena ini tanggung jawab kita semua," jelasnya.
Lurah Campago Ipuah, Wisnaldi, dalam laporannya menjelaskan, deklarasi kampung bebas narkoba ini, telah diawali dengan pembentukan pos kampung bebas narkoba di setiap RW. Memberikan edukasi dengan sosialisasi serta penyuluhan pada masyarakat dan peserta didik, tentang bahaya narkoba.
Selain itu, telah dibentuk satgas pencegahan narkoba dan P4GN.
Penulis: Medio
Editor: Adrian Tuswandi
Berita Terkait
- Hasil Monev KI Sumbar 2024: 29 Badan Publik Informatif, 172 Tidak Informatif
- Sekretariat DPRD Sumbar Pertahankan Predikat OPD informatif
- Ketua DPRD Kunjungi RSAM Bukittinggi: Didorong Beri Masyarakat Pelayanan Terbaik
- Ciptakan Pemerintahan Bersih dan Akuntabel, Ketua DPRD Sumbar Ajak Masyarakat Melek Keterbukaan Informasi
- Komisi Informasi Sumbar Gelar Bimtek Penyelesaian Sengketa Informasi di Bukittinggi