Pemko Padang Panjang Usulkan Pembangunan Rusunawa dan Perbaikan 1.388 Rumah Tidak Layak Huni ke Kementerian

PADANG PANJANG, binews.id -- Pemerintah Kota Padang Panjang terus menunjukkan komitmennya dalam menyediakan hunian yang layak, aman, dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Salah satu langkah nyata diwujudkan melalui pengusulan pembangunan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) serta perbaikan 1.388 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Wali Kota Hendri Arnis secara langsung menyampaikan proposal tersebut kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perumahan dan Perkotaan, Nasrullah, di Jakarta, Rabu (22/10/2025). Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Kota dan Pemerintah Pusat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan hunian yang berkualitas.

Dalam pemaparannya, Wako Hendri menjelaskan kondisi eksisting perumahan di Padang Panjang yang masih memerlukan perhatian. Dari total 19.102 kepala keluarga (KK) dengan jumlah penduduk 63.895 jiwa, tercatat 1.388 unit rumah masuk kategori tidak layak huni. Tahun ini, Pemko baru mampu menganggarkan perbaikan untuk 121 unit rumah.

"Masih banyak masyarakat yang membutuhkan rumah layak. Karena itu, kami berharap dukungan Pemerintah Pusat agar program perbaikan dan pembangunan rumah bisa menjangkau lebih banyak warga," ujar Hendri.

Baca juga: Di Forum ICDMM, Menko AHY Dorong Pembangunan Infrastruktur Hadapi Risiko Bencana

Selain program RTLH, Pemko juga mengajukan rencana pembangunan Rusunawa MBR di lahan seluas 20.000 meter persegi di Kelurahan Tanah Hitam, Kecamatan Padang Panjang Barat. Lahan ini telah bersertifikat dan siap digunakan dengan desain yang ramah lingkungan serta aksesibilitas yang baik.

"Sebanyak 60 calon penghuni juga sudah kami identifikasi dan siap menempati rusun setelah pembangunan selesai. Kami ingin memastikan program ini benar-benar menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan," ungkap Hendri.

Menanggapi hal tersebut, Nasrullah menyampaikan apresiasi atas kesiapan Pemko Padang Panjang. Ia menyebutkan bahwa proposal yang disampaikan sudah sangat lengkap dan terukur, mulai dari data kebutuhan, kesiapan lahan, hingga daftar calon penerima manfaat.

"Usulan Padang Panjang ini sangat komprehensif dan sesuai dengan prioritas nasional. Insyaallah akan kami dorong agar bisa masuk dalam program tahun 2026," ujarnya.

Baca juga: Nevi Zuairina Dorong Pembangunan Infrastruktur Hijau Lewat IPAL Domestik di Agam

Menurutnya, program penyediaan perumahan bagi MBR dan perbaikan RTLH menjadi bagian penting dari strategi pemerintah dalam mempersempit kesenjangan sosial dan membangun ketahanan masyarakat di perkotaan. "Rumah yang layak bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga pondasi untuk kehidupan yang sejahtera dan produktif," tambahnya.

Penulis: putra
Editor: BiNews