HM Nurnas : Keterbukaan Informasi Efektif Menangkal Korupsi di Badan Publik

PADANG, binews.id -- Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat HM Nurnas mengatakan, Keterbukaan Informasi sangat efektif dalam menangkal korupsi di badan publik. Karena, salah satu penyebab korupsi merejala, karena kurangnya keterbukaan informasi publik di lembaga tersebut.

"Kita melihat permasalahan ada pihak tidak ngeh dengan keterbukaan informasi publik, padahal kerja sangat mudah, maka perlu dorongan kepada beberapa pihak yang belum serius mengelola informasi publik," ujar HM Nurnas politisi Partai Demokrat Sumbar ini dalam Diskusi Peringatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional (HAKIN) di Kantor Keterbukaan Informasi Sumbar, Kamis (28/4/2022).

Menurut HM Nurnas, KI Sumbar kalau hanya melakukan sidang sengketa informasi, maka dinilai belum optimal menjalankan tugas dan fungsinya. Karena itu pihaknya mendorong KI Sumbar terus memberikan edukasi dan sosialiasi UU Informasi Publik kepada masyarakat.

"Kita sudah memiliki Perda Keterbukaan Informasi Penyelenggaraan pemerintah daerah, maka perlu dilakukan sosialisasi dan penerapan kepada masyarakat, agar perda Informasi Publik dapat berjalan maksimal dengan harapan bahasa penekanan kepada OPD agar ada keterbukaan informasi publik berjalan baik," ujar HM Nurnas, peraih Anugerah Keterbukaan Informasi Tahun 2020 dari Komisi Informasi Sumbar.

Baca juga: DPRD Sumbar Terima Kunjungan Kerja Komisi A DPRD Kabupaten Toba, Bahas Efisiensi Anggaran dan Pengelolaan Pariwisata

Sementara itu Anggota Komisi I DPRD Sumbar Desrio Putra mengatakan, KI Sumbar merupakan ujung tombak pelaksanaan UU Keterbukaan informasi publik, maka Badan publik menggunakan APBD dan APBN pihaknya siap memberikan dukungan anggaran.

"Kita mendorong pemerataan Badan Publik harus terbuka kepada masyarakat, agar standar pelayanan informasi publik harus cepat diterapkan dan kita dukung dari Komisi I. Kita siap mendukung dan back up KI Sumbar dalam semua sektor untuk keterbukaan informasi publik lebih baik" ujar Desrio Putra.

Wakil Ketua Komisi Informasi Sumbar Arief Yumardi mengatakan, Progres Keterbukaan Informasi Publik di Sumatera Barat berada dalam kondisi Fluktuasi, karena masih banyak yang belum paham dan mengerti soal hak masyarakat untuk tahu akan informasi publik dan sejauh mana kewajiban badan publik memberikan informasi publik kepada masyarakat.

"Kita melihat ada hak masyarakat beluk singkron dan banyak informasi publik belum dipahami masyarakat," ujar Arief Yumardi.

Baca juga: DPRD Provinsi Sumatera Barat Gelar Rapat Paripurna Peringatan HUT ke-79 RI

Menurut Arief Yumardi, pihaknya pernah melakukan sengketa informasi publik dimana PPID utama sering mendapatkan permohonan informasi publik.

Penulis: Imel
Editor: BiNews