SAH ! Presiden Larang Mudik ke Kampung Halaman

JAKARTA, binews.id -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan larangan mudik ke kampung halaman di tengah pandemi virus Corona (COVID-19). Larangan mudik ini dilakukan untuk memutus penyebaran virus Corona (COVID-19).

Nantinya, pemerintah akan menyaring kendaraan-kendaraan yang keluar/masuk wilayah Jabodetabek.

Warga yang dilarang mudik ialah mereka yang berasal dari daerah yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) serta daerah zona merah Covid-19 lainnya.

Larangan mudik berlaku mulai 24 April. Jokowi beralasan masih banyak masyarakat perantauan yang bersikeras untuk mudik. Dari data Kementerian Perhubungan, sebanyak 24 persen masyarakat memutuskan tetap mudik.

Hal ini dikhawatirkan akan menjadi medium penularan Covid-19 di desa-desa sebab para perantau dianggap merupakan orang yang tinggal di episentrum virus corona di Indonesia. "Artinya masih ada angka yang sangat besar yaitu 24 persen tadi," ujar Jokowi.

Baca juga: Dukung Pemberlakuan PSBB Jawa Bali, Ketua DPD RI Sebut Harus Ada Treatment Khusus Sektor Ekonomi

"Dan pada rapat hari ini saya ingin menyampaikan bahwa mudik semuanya akan kita larang. Oleh sebab itu saya minta persiapan-persiapan yang berkaitan dengan ini disiapkan," lanjut dia. Adapun sebanyak 68 persen masyarakat memutuskan tidak mudik dan 7-8 persen sudah mudik ke kampung halaman.

Direktur Sarana Transportasi Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Sigit Irfansyah, mengatakan jalan tol tidak akan ditutup selama larangan mudik ini. Yang ada adalah pencegahan kendaraan yang bukan prioritas untuk keluar atau masuk wilayah zona merah.

"Tidak ada penutupan tol, yang ada adalah penyekatan karena logistik tetap jalan. Artinya yang tidak ada hubungannya dengan logistik harus balik kanan karena arahannya masih persuasif," kata Sigit dalam video conference bersama YLKI, Rabu (22/4/2020).

Menurut Sigit, saat ini pihaknya sedang melakukan pematangan lokasi yang akan menjadi check point. "Insya Allah mulai tanggal 24, jalan arteri dan semua jalan lain non-tol semua ini lagi pematangan lokasi tempat-tempat penyekatan, begitu juga di tol. Intinya akan diputar balik lagi, jadi kalau logistik aman," sebut Sigit.

Nantinya, sepeda motor juga akan diminta putar balik jika melanggar larangan mudik. Dinas perhubungan di setiap daerah akan dikerahkan untuk menyaring pemudik sepeda motor yang nekat pulang kampung.

"Kami sadar bahwa pemudik motor cukup besar. Itu potensi besar perlu kita amati, potensi lolos dari wilayah pencegatan juga cukup besar. Tapi nanti kita kerja sama dengan dinas perhubungan daerah. Di tempat mereka datang dengan SOP yang jelas masalah karantina, isolasi mandiri," ujar Sigit.

Baca juga: BIM Perketat Protokol Kesehatan Bagi Pengunjung Bandara, Ini Alasannya

Untuk sanksi yang melanggar larangan mudik, kata Sigit, pihaknya punya dua skenario besar. Untuk tahap pertama pada 24 April sampai 7 Mei, masyarakat yang nekat mudik akan diminta putar balik.

"Kalau sampai 7 Mei masih ada yang memaksa keluar, tentu ada sanksi yang sangat tegas. Mudah-mudahan tidak ada orang yang melintas lagi (yang melanggar larangan mudik)," katanya.

Kemenhub sedang menggodok peraturan terkait larangan mudik. Menurut Sigit, diharapkan peraturan itu keluar besok. "Secara paralel juga ada inpres atau keppres dari Presiden," ujar Sigit. (*)

Penulis: Imel
Editor: BiNews