KUA PPAS 2024 Kota Bukittinggi di Sepakati Pemko Bersama DPRD

BUKITTINGGI - Setelah melalui pembahasan yang alot,

Kebijakan Umum APBD Prioritas Plafon Anggaran Sementara Pemko Bukittinggi untuk tahun 2024, telah disepakati oleh Pemko bersama DPRD Kota setempat.

Nota kesepakatan itu telah ditandatangani Wako Erman Safar bersama pimpinan DPRD Bukittinggi dalam rapat paripurna, di Gedung DPRD Bukittinggi, Jumat (09-11/08).

Penandatangan nota kesepakatan itu, bersamaan dengan hantaran R-KUPA PPAS 2023 dan dua ranperda lainnya, dalam rapat paripurna, cdi Gedung DPRD, yang berlangsung dari Rabu hingga Jumat (09-11/08).

Baca juga: DPRD Sumatera Barat Tetapkan Ranperda RPJPD 2025-2045 dan Penyelenggaraan Penyiaran

Menurut Ketua DPRD Bukittinggi, Beny Yusrial, mengatakan, nota kesepakatan KUA PPAS 2024 inilah yang akan menjadi landasan untuk menyusun anggaran APBD 2024 mendatang.

Pada Paripurna penandatangan nota kesepakatan KUA PPAS 2024 ini, Pemko Bukittinggi juga menyampaikan R-KUPA PPAS perubahan 2023, ranperda kota layak anak serta ranperda tentang pajak dan retribusi daerah

"KUA PPAS 2024 sudah kita sepakati. Sebelumnya sudah dilakukan pembahasan bersama dengan setiap SKPD di lingkungan Pemko Bukittinggi. Ini akan menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk menyusun anggaran APBD 2024 mendatang," ujar Beny Yusrial.

Sementara Juru bicara Banggar DPRD Bukittinggi, Asril SE dalam laporannya mengatakan, hasil rapat kerja banggar dan TAPD bersama SKPD di lingkungan Pemko Bukittinggi, diperoleh ringkasan atas plafon anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp625.106.789.737,-. Belanja Daerah sebesar Rp855.700.857.315,-. Pembiayaan Daerah sebesar Rp30.000.000.000,-.

Baca juga: Terima Kunjungan Pansus II DPRD Agam, HM. Nurnas: Harus Bisa Kawal dan Menyelaraskan RPJPD Tersebut

"Kondisi terakhir memperlihatkan bahwa KUA-PPAS hasil pembahasan masih dalam posisi defisit, diaman SILPA tahun berjalan menunjukkan angka sebesar minus Rp200.594.067.578,-. DPRD Bukittinggi merekomendasikan untuk adanya kajian dalam memaksimalkan potensi pendapatan daerah atau kembali melakukan skala prioritas anggaran belanja," jelasnya.

Penulis: Medio
Editor: Adrian Tuswandi