Perda New Normal Mulai Dibahas di DPRD Sumbar

PADANG, Binews.id -- Peraturan daerah (perda) terkait tatanan baru (new normal) mulai dibahas DPRD Sumbar. Rancangan perda (ranperda) ini direncanakan bernama ranperda tentang tatanan baru berbasis kearifan lokal. Kemungkinan nama akan diubah kembali dengan memasukkan kata pandemi Covid 19.

Ketua Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Sumbar, Hidayat mengatakan telah dilaksanakan rapat bersama Kasubdit Wilayah I Direktorat Produk Hukum Daerah, Ditjen Otonomi daerah (otda) Slamet Endarto melalui rapat video conference, Rabu (26/8) guna berkonsultasi terkait pembahasan ranperda tersebut. Hadir pula Asisten 1 Pemprov Sumbar, jajaran anggota Bapemperda DPRD dan Sekretaris DPRD.

Baca juga: KPU Kota Padang Tetapkan Pasangan Fadly Amran-Maigus Nasir sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih

Salah satu yang dikonsultasikan adalah perda merupakan perda yang berlaku secara keseluruhan di provinsi Sumatera Barat. Sehingga pemerintah kabupaten kota tidak perlu membuat perda senada. Perda ini akan menjadi acuan peraturan seluruh daerah.

Berdasarkan konsultasi itu pula perubahan nama kemungkinan akan dilakukan. Jika awalnya ranperda dinamakan perda tentang tatanan baru berbasis kearifan lokal, maka bisa jadi nanti diberi nama perda tentang tatanan baru berbasis kearifan lokal di masa pandemi Covid-19.

Baca juga: Calon Wakil Walikota Padang, Hidayat Mencoblos di TPS 22 Surau Gadang

"Ini terkait dengan ditjen menilai perlu ada penegasan pandemi covid 19. Sehingga tidak ada kemungkinan penumpang gelap dari penerapan perda ini nantinya," ujarnya.

Kasubdit Wilayah I Direktorat Produk Hukum Daerah, Ditjen Otda, Slamet Endarto mengatakan justru akan lebih efektif jika satu provinsi memiliki satu perda yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di dalamnya. Sehingga tidak terjadi perbedaan aturan atau kebijakan yang justru bisa memicu masalah.

Baca juga: Hendri Septa - Hidayat Ajak Pemilih Gunakan Hak Suara

"Misalnya jika Kota Padang bikin perda sendiri, Padang Pariman sendiri, bisa jadi aturan dalam perda mereka berbeda-beda. Misalnya terkait penyelenggaraan pemakaman jenazah pasien covid 19. Ini tentu akan mengakibatkan permasalahan seperti kericuhan di tengah masyarakat," ujarnya.

Dia mengatakan perda perlu disusun dengan komprehensif sehingga bisa menjadi aturan yang mencakup seluruh kabupaten/kota.

Penulis: Imel
Editor: Imel